Badan Pusat Statistik Papua Barat Ajak Masyarakat Kenali Desa melalui Data Podes

RRI.CO.ID, Manokwari – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya Pendataan Potensi Desa (Podes) sebagai salah satu sumber informasi dalam mengenali kondisi dan potensi desa.

Ajakan tersebut disampaikan dalam dialog interaktif dengan topik “Mengenal Desa Melalui Pendataan Potensi Desa (Podes)” yang digelar di Studio Siaran RRI Manokwari, Kamis, 20 Agustus 2026. Dialog menghadirkan dua Statistisi Ahli Pertama BPS Provinsi Papua Barat, yakni Nur Eka Diana, S.Tr.Stat. dan Iqbal Mukti Pratama, S.Tr.Stat.

Nur Eka Diana menjelaskan, Podes merupakan pendataan yang dilakukan BPS untuk menggambarkan kondisi dan potensi wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa atau kelurahan.

Menurutnya, informasi yang dihimpun melalui Podes tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, tetapi mencakup berbagai aspek kehidupan dan kondisi wilayah, seperti kependudukan, perumahan, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi, transportasi, komunikasi, keamanan, hingga keuangan dan aset desa.

“Podes memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kondisi desa. Data ini dapat menjadi salah satu bahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan,” ujar Nur Eka Diana.

Sementara itu, Iqbal Mukti Pratama menegaskan bahwa Podes memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda dengan sensus maupun survei lainnya. Podes lebih berfokus pada kondisi dan potensi wilayah desa atau kelurahan.

“Podes bukan sekadar angka statistik. Di dalamnya terdapat gambaran mengenai kondisi nyata dan potensi yang dimiliki suatu desa,” kata Iqbal.

Ia menjelaskan, data Podes dapat menggambarkan berbagai kondisi desa, mulai dari sarana transportasi, jaringan komunikasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, kegiatan ekonomi, kondisi lingkungan, keamanan, hingga keberadaan pemerintahan desa.

Menurut Iqbal, data yang lengkap dan akurat sangat diperlukan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan. Setiap desa memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda sehingga kebijakan pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

“Ketika kita memiliki data yang baik, pemerintah dan pemangku kepentingan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan,” jelasnya.

Dalam dialog tersebut, BPS juga menekankan pentingnya peran kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendataan. Aparat desa menjadi mitra penting petugas karena memiliki pengetahuan mengenai kondisi wilayah dan berbagai informasi yang terdapat di desa.

Selain melalui wawancara dengan narasumber, informasi dalam pendataan juga dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen desa maupun sumber lain yang relevan. Karena itu, kerja sama antara petugas pendataan dan pihak desa diperlukan agar informasi yang diperoleh lengkap dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kondisi geografis Papua Barat yang beragam juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pendataan. Terdapat wilayah yang mudah dijangkau, namun ada pula wilayah terpencil dengan akses transportasi yang membutuhkan waktu dan persiapan lebih.

Nur Eka Diana mengatakan kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pentingnya pendataan di wilayah yang sulit dijangkau. Menurutnya, seluruh desa memiliki karakteristik dan potensi yang perlu diketahui.

“Justru wilayah yang memiliki keterbatasan akses membutuhkan informasi yang baik agar kondisinya dapat terlihat dalam data,” katanya.

BPS juga mengingatkan bahwa kondisi desa dapat terus berubah sehingga pemutakhiran data menjadi hal penting. Perubahan seperti pembangunan jalan, bertambahnya fasilitas pelayanan, perkembangan jaringan komunikasi, maupun pertumbuhan kegiatan ekonomi perlu tercermin dalam data.

Iqbal mengatakan data yang terus diperbarui akan membantu pemerintah dan pemangku kepentingan memperoleh gambaran yang lebih sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.

“Desa terus berkembang. Karena itu, pemutakhiran data penting agar informasi tetap menggambarkan kondisi aktual,” ujarnya.

Melalui dialog interaktif tersebut, BPS Provinsi Papua Barat mengajak pemerintah desa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung kegiatan pendataan dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi di lapangan.

BPS berharap kolaborasi seluruh pihak dapat menghasilkan data desa yang berkualitas sehingga mampu mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran di Papua Barat.

Mengenal desa melalui data, membangun Indonesia dari desa.