RRI.CO.ID, Malang – Wilayah Kabupaten Malang mendulang proyek strategis nasional di bidang pendidikan. Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, resmi dibidik menjadi lokasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT). Proyek megah bernilai ratusan miliar rupiah ini menjadi yang pertama dan satu-satunya di Jawa Timur.

Gagasan itu menguat usai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengantongi dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Malang. Surat dukungan dewan menjadi salah satu dari 11 item kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan kementerian terkait.

Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto menyatakan, skema pembangunan SNT mengusung bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Pusat itu menyediakan semua pembiayaan untuk pendirian gedung sampai operasional, sampai siap menerima siswa. Daerah sinerginya adalah menyediakan lahan untuk didirikan bangunan," ujar Tomie, Rabu (22/7/2026).

Ia menegaskan, keberadaan SNT di Dampit memiliki nilai strategis lantaran belum ada daerah lain di Jawa Timur yang mendapatkan program serupa. "Dan itu se-Jawa Timur baru kita. Satu-satunya," tegasnya.

Tomie menjelaskan, total nilai investasi pembangunan fisik gedung SNT diperkirakan mencapai Rp 250 miliar. Ditambah lagi dengan alokasi dana operasional sebesar Rp 30 miliar. Seluruh kebutuhan anggaran yang mendekati angka Rp 300 miliar tersebut sepenuhnya ditanggung oleh APBN.

Sebagai syarat mutlak, daerah diwajibkan menyediakan lahan berstatus aset pemerintah. Dari hasil peninjauan dan verifikasi tim pusat, lahan milik Pemkab Malang di Kelurahan Dampit seluas 18 hektare dinilai paling representatif.

"Kalau itu bukan aset Pemda, Pusat tidak mau. Karena nanti itu kan akan dibangun, dibangun berarti uang negara, berarti harus aset sama aset pemerintah," ungkap Tomie.

Pemkab Malang sebelumnya sempat mengajukan beberapa opsi lokasi lain yang memenuhi kriteria luas 20 hingga 30 hektare. Namun, setelah dilakukan kroscek pemanfaatan ruang dan kelayakan teknis, pusat menjatuhkan pilihan di Dampit. Menurutnya, hal ini sekaligus mendorong pemerataan pembangunan agar tidak terpusat di kawasan lingkar kota saja.

Berbeda dengan Sekolah Rakyat (SR) yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu tanpa tes, SNT menerapkan pola penerimaan yang mengedepankan kualitas akademis. Kendati biaya pendidikan dan fasilitas dijamin gratis penuh oleh negara, calon siswa wajib lulus tahapan seleksi.

"Sekolah ini nanti kalau terbangun, itu diutamakan untuk masyarakat Kabupaten Malang. Dari 33 kecamatan silakan di situ. Tapi konsepnya berbeda dengan SR. Kalau Sekolah Nasional Terintegrasi itu diambil dari wilayah Kabupaten Malang tapi harus tes," papar Tomie.

Pengetatan kriteria seleksi dilakukan lantaran SNT dirancang untuk mencetak lulusan berkualifikasi global. Selain kurikulum nasional, para siswa nantinya dibekali kemampuan penguasaan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan Mandarin.

Tak hanya itu, kompleks SNT bakal memadukan jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK dalam satu kawasan terpadu. Kampus ini dilengkapi sarana olahraga dan laboratorium modern yang dirancang non-asrama (non-boarding). Fasilitas pendukung di SNT kelak juga dapat dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah di sekitarnya.

Mengenai tahapan pelaksanaan, Pemkab Malang mengejar tenggat penyelesaian dokumen pendukung agar pengerjaan fisik dapat segera dimulai.

Jika seluruh proses administrasi berjalan lancar, peletakan batu pertama (groundbreaking) ditargetkan berlangsung dalam waktu dekat.

"Kalau tidak ada halangan melintang, ya sebelum akhir tahun ini itu sudah akan bisa dibangun untuk Sekolah Nasional Terintegrasi," kata Tomie.

Adapun operasional kegiatan belajar mengajar (KBM) dan penerimaan peserta didik baru ditargetkan berjalan pada pertengahan tahun mendatang.

"Penerimaan siswa itu kalau di kita tahun ajaran kan pasti di pertengahan tahun. Berarti tahun depan, 2027," pungkasnya.