KBRN, Malang: Ekonomi Lebaran 2025 menghadapi perlambatan besar, ditandai dengan perputaran uang yang hanya mencapai Rp137,9 triliun, menurun dari Rp157,3 triliun pada tahun sebelumnya.

Penurunan ini selaras dengan data penurunan jumlah pemudik sebesar 24 persen, dari 193,6 juta orang pada 2024 menjadi 146,48 juta pada 2025, menurut survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan.

Fenomena ini juga terlihat pada data PT ASDP Indonesia Ferry, yang mencatat penurunan kendaraan roda dua di rute Merak-Bakauheni sebesar 61 persen dibandingkan tahun lalu. Beberapa penyebab utama meliputi melemahnya daya beli masyarakat, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kebijakan efisiensi pemerintah.

Kondisi ini berdampak luas pada sektor pariwisata, transportasi, perdagangan, dan sektor informal seperti UMKM, yang merasakan perlambatan konsumsi selama momen Lebaran. Penelitian dari Badan Pusat Statistik mengungkap penurunan belanja konsumtif sebesar 15 persen, sementara jumlah kendaraan mudik di Tol Singosari berkurang hingga 12 persen.

Miskari, tokoh masyarakat Dampit, menyoroti pentingnya faktor ekonomi.

"Pendapatan dan daya beli sangat memengaruhi UMKM. Negara maju berhasil meningkatkan efisiensi produksi rakyat dengan teknologi, sementara di Indonesia, efisiensi baru terasa di industri besar," ujarnya, Jumat (4/4/2025).

Sementara itu, Syaifudin, seorang aktivis kepemudaan, menyoroti pergeseran budaya silaturahmi ke platform daring.

“Generasi muda lebih memilih komunikasi virtual, yang mengubah tradisi sosial saat Lebaran," tuturnya.

Di sisi lain, Muchsin, seorang pemuda asal Turen, melihat pengangguran sebagai faktor signifikan.

"Kurangnya dana membuat banyak orang menunda mudik atau merayakan Lebaran dengan sederhana," ungkapnya.

Meski demikian, ada peluang baru di tengah tantangan ini. Penurunan belanja konsumtif mendorong masyarakat untuk lebih bijak mengelola keuangan, sementara silaturahmi daring membuka inovasi di sektor teknologi.

Untuk mengatasi masalah ini, Miskari mengusulkan subsidi transportasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Syaifudin menekankan pentingnya pelatihan keterampilan generasi muda, sementara Muchsin mendukung pemberian bantuan langsung tunai untuk meringankan beban masyarakat.

Harapannya, pemerintah mampu memanfaatkan tantangan ini untuk menciptakan kebijakan berkelanjutan yang mendukung masyarakat secara sosial dan ekonomi. Dengan kebijakan yang tepat, tantangan ini bisa menjadi peluang untuk mendorong efisiensi ekonomi dan inovasi sosial.