Pendapatan APBN Wilayah Malang Turun, Belanja Negara Tumbuh di Triwulan I 2026
- 15 Apr 2026 09:56 WIB
- Malang
RRI.CO.ID, Malang - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja KPPN Malang pada triwulan pertama 2026 menunjukkan tren beragam. Di tengah perlambatan ekonomi global, pendapatan negara tercatat menurun, sementara belanja negara justru mengalami peningkatan.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Muhammad Rusna mengatakan, realisasi pendapatan hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp26,07 triliun atau turun 8,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Penurunan ini memang sesuai ekspektasi, mengingat kondisi ekonomi global yang sedang tidak stabil. Akan menjadi aneh jika justru terjadi peningkatan signifikan,” kata Rusna, Rabu (15/4/2026).
Pendapatan tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan, di antaranya Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1,69 triliun yang tumbuh 52,43 persen (yoy), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp2,71 triliun atau meningkat 9,52 persen (yoy).
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Muhammad Rusna mengatakan, realisasi pendapatan hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp26,07 triliun atau turun 8,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Penurunan ini memang sesuai ekspektasi, mengingat kondisi ekonomi global yang sedang tidak stabil. Akan menjadi aneh jika justru terjadi peningkatan signifikan,” kata Rusna, Rabu (15/4/2026).
Pendapatan tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan, di antaranya Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1,69 triliun yang tumbuh 52,43 persen (yoy), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp2,71 triliun atau meningkat 9,52 persen (yoy).
“Namun, penerimaan cukai yang menjadi kontributor terbesar tercatat Rp19,36 triliun, mengalami penurunan 17,54 persen (yoy),” ujarnya.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya terealisasi Rp110,47 miliar atau 38,14 persen dari target, dengan penurunan tipis 0,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sisi belanja, kinerja APBN justru menunjukkan tren positif. Hingga akhir Maret 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp3,45 triliun atau 28,53 persen dari total pagu Rp12,10 triliun.
Rusna menjelaskan, peningkatan signifikan terjadi pada belanja pemerintah pusat yang mencakup satuan kerja (satker), dengan pertumbuhan mencapai sekitar 28 persen dibandingkan tahun lalu.
“Belanja satker mengalami kenaikan cukup tinggi, bahkan mencapai sekitar 28 persen. Ini menjadi salah satu upaya untuk menahan kontraksi ekonomi di daerah,” jelasnya.
Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1,42 triliun, ditopang oleh belanja pegawai Rp1,10 triliun (29,05 persen), belanja barang Rp286,80 miliar (16,12 persen), dan belanja modal Rp34,27 miliar (9,30 persen).
Sementara itu, belanja Transfer ke Daerah (TKD) tersalurkan Rp2,03 triliun atau 32,94 persen dari pagu. Meski demikian, secara umum TKD mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang turut memengaruhi total belanja secara keseluruhan.
Menurut Rusna, percepatan belanja pada awal tahun ini tergolong tinggi dibandingkan pola biasanya yang cenderung meningkat di akhir tahun.
“Serapan anggaran triwulan pertama ini cukup tinggi, bahkan mencapai hampir 29 persen. Biasanya hanya di kisaran belasan hingga 20 persen. Ini menjadi kontribusi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengendalian inflasi melalui program 4K, yang mencakup kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif. Dari total pagu Rp162,75 miliar, realisasi hingga akhir Maret mencapai Rp16,09 miliar atau 9,88 persen.
KPPN Malang juga mencatat penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) mencapai Rp3,21 miliar dari 610 transaksi. Namun, masih terdapat kendala administratif di satuan kerja, seperti perubahan pemegang KKP yang belum diperbarui ke pihak bank.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya terealisasi Rp110,47 miliar atau 38,14 persen dari target, dengan penurunan tipis 0,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sisi belanja, kinerja APBN justru menunjukkan tren positif. Hingga akhir Maret 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp3,45 triliun atau 28,53 persen dari total pagu Rp12,10 triliun.
Rusna menjelaskan, peningkatan signifikan terjadi pada belanja pemerintah pusat yang mencakup satuan kerja (satker), dengan pertumbuhan mencapai sekitar 28 persen dibandingkan tahun lalu.
“Belanja satker mengalami kenaikan cukup tinggi, bahkan mencapai sekitar 28 persen. Ini menjadi salah satu upaya untuk menahan kontraksi ekonomi di daerah,” jelasnya.
Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1,42 triliun, ditopang oleh belanja pegawai Rp1,10 triliun (29,05 persen), belanja barang Rp286,80 miliar (16,12 persen), dan belanja modal Rp34,27 miliar (9,30 persen).
Sementara itu, belanja Transfer ke Daerah (TKD) tersalurkan Rp2,03 triliun atau 32,94 persen dari pagu. Meski demikian, secara umum TKD mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang turut memengaruhi total belanja secara keseluruhan.
Menurut Rusna, percepatan belanja pada awal tahun ini tergolong tinggi dibandingkan pola biasanya yang cenderung meningkat di akhir tahun.
“Serapan anggaran triwulan pertama ini cukup tinggi, bahkan mencapai hampir 29 persen. Biasanya hanya di kisaran belasan hingga 20 persen. Ini menjadi kontribusi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengendalian inflasi melalui program 4K, yang mencakup kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif. Dari total pagu Rp162,75 miliar, realisasi hingga akhir Maret mencapai Rp16,09 miliar atau 9,88 persen.
KPPN Malang juga mencatat penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) mencapai Rp3,21 miliar dari 610 transaksi. Namun, masih terdapat kendala administratif di satuan kerja, seperti perubahan pemegang KKP yang belum diperbarui ke pihak bank.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....