UB Respons Program "Satu Kampus, Satu SPPG", Tegaskan Wadahi Kritik Akademik

  • 12 Mei 2026 14:23 WIB
  •  Malang

RRI.CO.ID, Malang - Polemik usulan program “Satu Kampus, Satu SPPG” yang dikaitkan dengan BGN mulai menuai sorotan di lingkungan perguruan tinggi. Di tengah munculnya penolakan dari sebagian mahasiswa dan kekhawatiran soal independensi akademik, Universitas Brawijaya menegaskan bahwa kampus tetap akan mengedepankan pendekatan objektif dan akademis dalam menyikapi program tersebut.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Internasionalisasi UB, Prof. Andi Kurniawan mengatakan, hingga saat ini UB belum mengambil langkah kerja sama konkret, melainkan masih berada pada tahap pembahasan konsep dan kajian akademik bersama BGN.

“Yang sedang kami cari sekarang adalah role model dan praktik terbaiknya. Karena dalam pelaksanaannya pasti ada banyak hal yang harus diperbaiki,” kata Andi, Selasa (12/5/2026).

Ia menyebut, UB ingin memastikan keterlibatan kampus tidak sekadar menjadi pelaksana program, melainkan memberi kontribusi nyata melalui konsep berbasis ilmu pengetahuan. Salah satu pendekatan yang tengah dikaji adalah konsep circular economy yang dinilai bisa membantu memperbaiki tata kelola program.

Menurut Andi, kampus tidak boleh hanya menjadi penonton ketika melihat persoalan dalam program strategis nasional yang sebenarnya dapat dibenahi melalui pendekatan akademik.

“Kalau ada masalah yang sebenarnya bisa ditata dan diperbaiki, kampus harus turun membantu menyelesaikan,” katanya.

Namun di sisi lain, muncul kritik dari mahasiswa yang mempertanyakan keterlibatan perguruan tinggi dalam program tersebut. Sejumlah pihak juga khawatir kolaborasi dengan pemerintah dapat mengurangi independensi akademik kampus dalam mengkritisi kebijakan negara.

Menanggapi hal itu, Andi menegaskan kebebasan akademik tidak boleh dimaknai sebagai sikap antipemerintah ataupun menjauh dari kolaborasi.

“Kritik akademik itu untuk membangun dan menawarkan solusi. Berkolaborasi tidak berarti kehilangan sikap kritis,” tegasnya.

Ia menilai substansi penolakan harus dibedah secara lebih objektif apakah persoalannya terletak pada tata kelola program atau justru pada ide dasarnya.

“Kalau programnya baik tetapi tata kelolanya bermasalah, maka yang dibenahi adalah sistemnya. Tapi kalau memang ada persoalan mendasar dalam program, tentu itu juga harus dikaji secara terbuka,” ujarnya.

Andi memastikan UB masih dalam tahap menelaah sejauh mana kontribusi yang dapat diberikan. Kampus, kata dia, tidak akan memaksakan keterlibatan apabila belum memiliki konsep yang benar-benar matang untuk ditawarkan.

“Kalau UB punya konsep yang bisa membantu, maka itu wajib ditawarkan. Tapi kalau memang belum ada, UB juga harus melihat dengan bijak,” katanya.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....