RRI.CO.ID, Banyuwangi— Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, mencapai sekitar 15 kilometer pada Senin, 7 September 2026. DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) menilai kondisi tersebut terjadi akibat berkurangnya kapasitas pelayanan dermaga, bukan karena kekurangan kapal.
Ketua Umum DPP GAPASDAP Khoiri Soetomo mengatakan, saat ini terdapat 56 kapal yang memiliki izin operasi di lintasan Ketapang–Gilimanuk. Namun, kapal yang dapat beroperasi setiap hari hanya sekitar 23 unit, lebih rendah dibanding kondisi normal yang mencapai 28–34 kapal.
“Masalah utamanya bukan kekurangan kapal, tetapi berkurangnya kapasitas dan produktivitas dermaga. Karena itu, penanganannya harus difokuskan pada pemulihan dan optimalisasi dermaga,” ujar Khoiri.
Menurut dia, berkurangnya kapasitas tersebut berkaitan dengan ditutupnya Dermaga MB II Ketapang sejak 21 Agustus 2026 untuk peningkatan kapasitas serta belum optimalnya Dermaga Bulusan. Dermaga Bulusan belum dapat beroperasi maksimal setelah 2 unit dolphin fender roboh ke laut.
GAPASDAP juga menyoroti penerapan pola Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) untuk mengurangi antrean di Ketapang. Dalam pola tersebut, kapal dari Ketapang menuju Gilimanuk langsung membongkar muatan dan kembali ke Ketapang tanpa mengangkut kendaraan maupun penumpang dari Gilimanuk.
Khoiri menilai TBB memang dapat mempercepat kapal kembali ke Ketapang, tetapi belum tentu meningkatkan jumlah perjalanan karena kapal tetap menggunakan fasilitas dermaga yang sama. Penghematan waktu sekitar 15 menit juga dinilai belum otomatis menambah trip ketika slot dan kapasitas dermaga masih terbatas.
“Kalau kedua sisi sama-sama padat, TBB seharusnya dilakukan untuk melayani sisi yang mana? Muatan dari Ketapang dan Gilimanuk harus tetap diangkut secara proporsional,” tuturnya.
Menurut Khoiri, kondisi saat ini berbeda dengan arus Lebaran ketika kepadatan biasanya lebih dominan dari salah satu arah. Saat Ketapang dan Gilimanuk sama-sama padat, kapal yang kembali tanpa muatan justru berpotensi membuat kapasitas angkut tidak dimanfaatkan secara optimal.
Karena itu, GAPASDAP mendorong percepatan penyelesaian Dermaga MB II Ketapang dan perbaikan Dermaga Bulusan. Selain itu, waktu sandar atau port time sekitar 36 menit diusulkan dievaluasi agar dapat dipangkas menjadi sekitar 20–25 menit dengan tetap mengutamakan keselamatan.
Optimalisasi dermaga LCM dan plengsengan, pemisahan pelayanan kendaraan ringan dan berat, serta penyediaan buffer zone kendaraan berat juga dinilai penting untuk mencegah antrean meluber ke jalan nasional. GAPASDAP juga meminta 56 kapal yang tersedia dioptimalkan melalui penataan jadwal dan evaluasi harian berbasis data.
“Langkah cepat tetap diperlukan, tetapi harus searah dengan penyelesaian akar masalah. Kebijakan sementara jangan sampai dianggap sebagai solusi permanen,” kata Khoiri.
GAPASDAP berharap penanganan antrean tidak hanya berorientasi pada pergerakan kapal, tetapi benar-benar meningkatkan jumlah kendaraan yang terangkut dan mengurangi waktu tunggu di kedua sisi. Organisasi tersebut menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurai antrean serta menjaga kelancaran distribusi logistik Jawa–Bali.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....