RRI.CO.ID Banyuwangi – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi, Kamis (11/6/2026).**

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono tersebut menjadi forum penyampaian berbagai capaian pembangunan dan kinerja keuangan daerah selama tahun 2025.

Dalam laporannya, Ipuk menyampaikan sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi meningkat dari 74,30 pada 2024 menjadi 75,17 pada 2025 atau melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah.

“Realisasi ini telah melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 100,40 persen,” ujar Ipuk.

Selain itu, angka kemiskinan Banyuwangi juga mengalami penurunan dari 6,54 persen pada 2024 menjadi 6,13 persen pada 2025. Sementara rasio ketimpangan atau Gini Ratio turun dari 0,312 menjadi 0,290.

Dari sektor ekonomi, Banyuwangi mencatat pertumbuhan sebesar 5,65 persen pada 2025, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 4,68 persen. Capaian tersebut menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam lima tahun terakhir dan melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur maupun nasional.

Di bidang keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banyuwangi terealisasi sebesar Rp767,44 miliar atau 103,67 persen dari target Rp740,31 miliar. Realisasi pajak daerah mencapai Rp456,19 miliar atau 121,63 persen dari target yang ditetapkan.

Sementara itu, realisasi belanja dan transfer daerah tahun anggaran 2025 mencapai Rp3,62 triliun dari total anggaran Rp3,97 triliun atau sebesar 91,21 persen.

“Secara umum, capaian pendapatan daerah yang melampaui target menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah telah berjalan dengan baik. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Ipuk.

Dalam kesempatan tersebut, Ipuk juga menyampaikan berbagai penghargaan yang diraih Banyuwangi sepanjang 2025. Di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan daerah serta predikat Kinerja Tinggi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dari Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Ipuk, berbagai capaian tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.