RRI.CO.ID, Bondowoso - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso mulai menyalurkan air bersih bagi desa-desa terdampak kekeringan.

Penyaluran pertama dilakukan di Desa Klekan, Kecamatan Botolinggo, sejak Senin (11/5/2026). Kemudian hari ini Selasa (12/5/2026) penyaluran dilakukan di Desa Lumutan, Kecamatan Botolinggo.

Menurut Kalaksa BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, di setiap titik pihaknya menyalurkan 10ribu liter air bersih yang diangkut dengan dua truk tangki dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter.

"Masing-masing titik kita salurkan 10 ribu liter," ujarnya dikonfirmasi Selasa (12/5/2026)

Ia menerangkan penyaluran kekeringan akan terus dilakukan di 20 dusun yang tersebar di 13 desa dan sembilan kecamatan.

Di antaranya yakni Kecamatan Maesan, Klabang, Prajekan, Wringin,Tegalampel, Botolinggo, Tamankrocok, Curahdami, serta Tlogosari.

Sebagimana yang tertuang dalam SK Status Siaga Darurat bencana kekeringan di Bondowoso tahun 2026.

"Dasar kita pengiriman itu terbitnya SK status siaga darurat bencana kekeringan 2026," ujarnya.

Ia menerangkan penentuan wilayah terdampak kekeringan dalam SK tersebut merupakan hasil pemetaan baik secara faktual atau pun kajian di lapangan.

Di SK tersebut selain wilayah terdampak kekeringan, juga diterangkan jumlah KK terdampak. Jumlahnya yakni 1784 kepala keluarga atau 7.136 penduduk.

Jumlah desa hingga KK terdampak ini lebih sedikit dibanding bencana kekeringan sebelumnya. Tahun sebelumnya ada sekitar 12 kecamatan dengan jumlah KK sekitar 4ribuan.

Penurunan ini diprediksinya karena ada beberapa intervensi program baik dari pemerintah, PMI, atau pun yayasan. Seperti pembangunan sumur bor, aksi melindungi sumber mata air, dan Pamsimas.

"Harapannya dengan intervensi itu bisa mengurangi jumlah wilayah kekeringan,"

Diakui Kris, bahwa kini jumlah anggaran di APBD untuk penyaluran air bersih dampak kekeringan ini hanya bisa dilakukan untuk 30 hari ke depan. Meski prediksi BMKG, kemarau masih akan terjadi selama tujuh bulan ke depan.

Penyebabnya karena kenaikan harga BBM non subsidi. Sehingga, anggaran yang semula untuk penyaluran 40 kali, kini tersisa 30 kali penyaluran.

Untuk itulah, pihaknya saat ini tengah mengajukan bantuan tambahan alokasi ke BPBD Provinsi, termasuk komunikasi dengan PMI dan yayasan.