RRI.CO.ID, Jember - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar secara daring, Senin malam (2/3/2026).

Bupati Jember, Muhammad Fawait, meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjaga kualitas layanan sekaligus melengkapi seluruh perizinan yang dipersyaratkan.

Fokus pembahasan tidak hanya pada percepatan operasional dapur MBG. Tapi juga pada penguatan pengawasan mutu dan tata kelola.

Pj Sekda Jember, Ahmad Helmi Luqman, mengungkapkan hasil evaluasi lapangan menunjukkan masih ada sekitar 50 dapur SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Harus diurus semuanya. Saat ini dalam proses. Dinas Kesehatan juga bekerja cepat untuk menyelesaikan penerbitan SLHS,” ujar Helmi, yang sekaligus menjadi Ketua Satgas MBG Jember.

Beberapa dapur bahkan diminta melakukan perbaikan teknis sebelum dinyatakan layak. Dalam salah satu temuan, kualitas air yang digunakan belum memenuhi standar.

Sehingga pengelola harus memindahkan titik sumur. Selain itu, ada pula dapur yang hingga tiga kali evaluasi belum lolos uji kelayakan.

Selain persoalan izin, kontrol mutu makanan juga menjadi perhatian. Setiap dapur diwajibkan menyimpan sampel makanan, baik basah maupun kering, sebagai bagian dari sistem pengawasan.

Namun dalam inspeksi ditemukan beberapa SPPG belum konsisten menjalankan ketentuan tersebut.

“Penyimpanan sampel wajib dilakukan. Itu sebagai bukti bahwa makanan yang dikirim ke sekolah sama dengan yang diproduksi di dapur,” tambahnya.

Sesuai arahan Bupati, Helmi mengingatkan agar alokasi dana per porsi dibelanjakan sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN). Untuk jenjang SMP misalnya, anggaran Rp10 ribu per porsi harus digunakan penuh sesuai standar menu.

“Sementara menu dengan anggaran Rp8 ribu tetap wajib memenuhi komposisi gizi yang telah ditetapkan,” kata dia.

Di sisi lain, Pemkab Jember juga mencermati dampak ekonomi dari program MBG.

Dengan rencana operasional sekitar 270 dapur, program ini diperkirakan menyerap hingga 15 ribu tenaga kerja. Belum termasuk dampak terhadap petani, UMKM, dan rantai distribusi bahan pangan.

Perputaran dana dari program ini bahkan diproyeksikan mendekati Rp4 triliun, hampir setara dengan APBD Jember tahun 2026 yang berada di kisaran Rp4,3 triliun.

Meski memiliki potensi ekonomi besar, Helmi menegaskan bahwa pengendalian dan pengawasan tetap menjadi prioritas.

“Kewenangan penjatuhan sanksi atau suspensi berada pada perwakilan MBG atau BGN di daerah. Sementara Satgas bertugas melakukan pembinaan dan percepatan perbaikan,” ujarnya.

Ke depan, koordinasi akan diperkuat melalui forum rutin serta sistem pelaporan menu harian.

Pemerintah daerah juga mendorong penguatan pengawasan teknis agar makanan yang diterima siswa benar-benar aman, layak konsumsi, dan sesuai standar gizi.