Poin Utama
- May Day 2026 menjadi panggung tuntutan buruh sekaligus momentum Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah kebijakan ketenagakerjaan baru.
- Dari penghapusan outsourcing, perlindungan ojol, hingga Satgas PHK, pemerintah menjawab langsung aspirasi buruh di Monas.
- Buruh menagih realisasi janji, sementara pemerintah menegaskan komitmen memperkuat perlindungan pekerja dan kesejahteraan rakyat.
Ancaman pemutusan hubungan kerja turut menjadi sorotan dalam aksi May Day 2026. Said Iqbal menilai kondisi ekonomi global dan situasi geopolitik dunia berpotensi memicu gelombang PHK baru.
"Perang telah mengancam PHK. Oleh karena itu satgas PHK bisa segera dideklarasikan," katanya.
Selain itu, Said juga meminta pemerintah melakukan reformasi pajak bagi pekerja. "Kami minta pesangon pensiun tak dikenakan pajak, THR juga tak dikenakan pajak," ujarnya.
Menjawab aspirasi tersebut, Presiden Prabowo mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026.
”Saya sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh,” ujar Presiden.
Presiden menegaskan pemerintah siap melindungi pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan. Negara disebut tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman PHK massal.
”Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh. Yang terancam PHK, kita akan membela dan melindungi,” ucap Presiden.
Bahkan, Presiden menyatakan pemerintah siap mengambil langkah tegas apabila terdapat perusahaan yang tidak mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi.
”Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara akan mengambil alih dan membela rakyat Indonesia,” kata Presiden.
|
Selanjutnya,
Museum Marsinah dan Simbol Perjuangan Buruh
|
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....