Poin Utama
- May Day 2026 menjadi panggung tuntutan buruh sekaligus momentum Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah kebijakan ketenagakerjaan baru.
- Dari penghapusan outsourcing, perlindungan ojol, hingga Satgas PHK, pemerintah menjawab langsung aspirasi buruh di Monas.
- Buruh menagih realisasi janji, sementara pemerintah menegaskan komitmen memperkuat perlindungan pekerja dan kesejahteraan rakyat.
Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban meminta pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 dan Konvensi ILO Nomor 190. Kedua konvensi tersebut berkaitan dengan perlindungan awak kapal dan penghapusan kekerasan di tempat kerja.
“Kami percaya. Bapak akan melihat kami sebagai kaum yang sangat membutuhkan peraturan,” kata Elly di hadapan Presiden Prabowo.
Menjawab tuntutan tersebut, Presiden Prabowo mengumumkan penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188. Kebijakan itu ditujukan memperkuat perlindungan awak kapal perikanan nasional.
“Saya baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188. Untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan,” ujar Presiden.
Presiden juga mengumumkan pembangunan ribuan kampung nelayan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 kampung nelayan pada tahun ini.
“Tahun depan kita akan buka 1.500 kampung nelayan, tahun depannya lagi 1.500. Semuanya nanti kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya,” kata Presiden.
Menurut Presiden, pembangunan kampung nelayan akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah juga menjanjikan pembangunan pabrik es hingga bantuan kapal nelayan.
“Selama ini mereka melaut tanpa es, kita bikin pabrik es di kampung nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka,” ucap Presiden.
|
Selanjutnya,
Ancaman PHK dan Perlindungan Negara
|
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....