RRI.CO.ID, Entikong – Pemerintah Kabupaten Sanggau menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 3,30 persen pada 2030. Target tersebut menjadi fokus dalam Seminar Akhir Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sanggau Tahun 2026–2030 yang digelar di Aula Bapperida Sanggau.

"Di mana harapan ini tentunya di tahun 2030 target kita menjadi 3,30 persen," kata Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, dalam Seminar Akhir RPKD Kabupaten Sanggau, Selasa 2 Juni 2026.

Wabup Susana menyampaikan, kondisi kemiskinan di Kabupaten Sanggau saat ini tergolong cukup baik. Berdasarkan data tahun 2025, angka kemiskinan berada pada kisaran 4,61 persen atau sekitar 22 ribu jiwa dari total penduduk Kabupaten Sanggau.

"Di mana tahun ini, tahun 2025 secara nasional untuk Kabupaten Sanggau tentunya cukup baik, yaitu di rata-rata 4,61 persen," ucapnya.

Menurutnya, target 3,30 persen tersebut harus menjadi pedoman seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyusun program pembangunan. Langkah itu sejalan dengan visi mewujudkan Sanggau yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan.

"Tentunya saya meminta kepada seluruh jajaran OPD, kegiatan pengentasan kemiskinan ini menjadi acuan dalam membangun Kabupaten Sanggau, yaitu menuju Sanggau Maju Berkelanjutan dan Berkeadilan," ungkapnya.

Untuk mencapai sasaran tersebut, dikatakan pemerintah daerah akan memaksimalkan sejumlah program strategis nasional. Di antaranya Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Kartu Indonesia Pintar, serta berbagai program yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Dan juga tentunya kita mendorong beberapa program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Kartu Indonesia Pintar dan juga yang lain-lainnya," ucapnya.

Selain program nasional, Wabup Susana menilai akurasi data menjadi faktor penting dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Karena itu, Pemkab Sanggau akan menggunakan Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN) sebagai dasar penentuan kelompok masyarakat prioritas.

"Di sini kita akan mengelompokkan dari desil 1 prioritas kita, dan juga tentunya desil 2. Data acuan ini menjadi data untuk kita ke lapangan dalam membantu program-program yang disampaikan oleh OPD," jelasnya.

Ia berharap data terpadu tersebut mampu mengurangi kesalahan sasaran penerima bantuan yang selama ini masih menjadi keluhan masyarakat. Dengan sistem yang terintegrasi, bantuan sosial dapat diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.

"Harapan kita bantuan itu tentunya harus tepat sasaran. Kalau dulu ada yang mampu pun dapat bantuan, punya mobil pun dapat bantuan. Tapi sekarang harapan kita melalui data terpadu secara nasional yaitu DTSN, sudah bisa dilakukan percepatan pengentasan kemiskinan," ungkapnya.

Wabup Susana menegaskan, target penurunan kemiskinan tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan kemampuan APBD. Dukungan berbagai pihak diperlukan agar program berjalan optimal dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

"Kita optimis ini bisa tercapai jika semua instansi baik vertikal maupun juga ormas, dan juga para investor yang ada di Kabupaten Sanggau melakukan upaya yang sama, berkomitmen dalam mendukung program pengentasan kemiskinan," katanya.

Ia mengaskan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta para investor dinilai menjadi kunci keberhasilan target tersebut. Sinergi itu diharapkan mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045.