RRI.CO.ID, Entikong – Pemerintah pusat tengah mempertimbangkan kebijakan untuk menghentikan penerbitan izin baru dan membatasi operasional ritel modern di kawasan pedesaan. Kebijakan ini mencuat seiring penguatan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas pemerintah.

Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Didi Darmadi menyatakan, rencana kebijakan tersebut harus melewati proses kajian teknis yang sangat mendalam. Pihaknya menekankan bahwa setiap regulasi yang diambil harus mempertimbangkan masyarakat, terutama di daerah pelosok yang jangkauannya cukup sulit.

“Untuk pembatasan toko ritel modern seperti alfamart dan indomaret harus dikaji dengan benar-benar. Sebab, keberadaannya memang mendominasi usaha pertokoan,” ujar Didi Darmadi pada Jumat 27 Februari 2026.

Didi menjelaskan bahwa selama ini kehadiran toko ritel modern telah memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Keberadaan gerai-gerai tersebut menjadi solusi praktis bagi warga yang tinggal di daerah pelosok dan jauh dari akses pasar tradisional serta perkotaan.

“Keberadaan toko ritel tersebut memang sangat membantu masyarakat yang tinggal di desa dan jauh dari perkotaan. Selain mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, toko ritel tersebut juga banyak menyerap tenaga kerja lokal,” ucapnya.

Masyarakat di wilayah pedesaan sering kali terbantu dengan ketersediaan stok barang yang stabil dan harga diskon di ritel modern. Keunggulan aksesibilitas ini memudahkan warga dalam mendapatkan produk berkualitas tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kota yang memakan waktu lama.

Didi Darmadi menilai regulasi yang berikan harus jelas agar masyarakat tidak dirugikan dan keberadaan koperasi merah putih dapat berperan sebagai penggerak ekonomi desa. Sehingga dapat membantu menjaga stabilitas harga dan mendukung pengendalian inflasi di daerah.