Drone Pertanian Efektif Kendalikan Hama, Operator Masih Terbatas

RRI.CO.ID, Manggarai Barat – Pemanfaatan drone pertanian untuk pengendalian hama di Kabupaten Manggarai Barat dinilai mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja di lapangan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki sertifikasi resmi masih menjadi tantangan dalam optimalisasi penggunaan teknologi tersebut.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat, Tarsi Gonza, mengatakan drone penyemprot pestisida tidak dapat dioperasikan sembarangan karena operator wajib mengikuti pelatihan khusus dan memiliki lisensi resmi.

Menurutnya, regulasi serta kebutuhan kompetensi teknis membuat jumlah operator drone pertanian di Manggarai Barat masih sangat terbatas.

“Penggunaan drone ini tidak bisa sembarang. Operatornya harus melakukan pelatihan dan memiliki lisensi, seperti pilot. Jadi untuk saat ini, kami belum bisa memberikan pelatihan ini secara instan kepada para petani. Di dinas kami sendiri, sejauh ini baru ada dua orang petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang memiliki sertifikasi resmi untuk membawa drone ini,” kata Tarsi Gonza kepada RRI Labuan Bajo.

Keterbatasan operator bersertifikat tersebut sempat menjadi kendala saat terjadi serangan hama wereng coklat di Desa Compang Longgo. Salah satu operator drone yang merupakan petugas PPL bahkan harus membantu penanganan serangan hama di lahan seluas 25 hektare di sela-sela mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS secara daring.

Selain faktor SDM, harga perangkat yang relatif mahal dan tingginya risiko kerusakan juga menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pengelolaan teknologi tersebut.

Tarsi menjelaskan kesalahan dalam pengoperasian dapat menyebabkan drone jatuh dan mengalami kerusakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi daerah. Karena itu, pengoperasian drone pertanian saat ini masih dikelola secara terpusat oleh Dinas Pertanian.

“Kalau terjadi kesalahan dalam pengendalian, risikonya cukup besar karena alat ini bernilai tinggi. Karena itu, sementara ini pengoperasiannya masih kami kelola secara terpusat,” ujarnya.

Saat ini, drone pertanian dikerahkan berdasarkan laporan petugas pengamat organisme pengganggu tanaman (OPT), terutama ketika terjadi serangan hama dalam skala luas yang membutuhkan penanganan cepat.

Meski menghadapi sejumlah tantangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat berkomitmen memperluas pemanfaatan teknologi pertanian modern tersebut melalui peningkatan kapasitas SDM secara bertahap.

Ke depan, pemerintah daerah berencana mendorong program pelatihan dan kaderisasi operator drone guna menambah jumlah personel yang memiliki lisensi. Program tersebut juga diharapkan membuka peluang bagi generasi muda dan petani untuk menguasai teknologi pertanian modern.

“Perlahan-lahan ke depan kita ingin mendorong agar semakin banyak yang bisa mengendalikan drone ini. Penting sekali bagaimana kita mendorong agar masyarakat dan petani kita semakin akrab dan tidak gagap dengan penggunaan teknologi modern seperti ini,” kata Tarsi.