RRI.CO.ID, Manggarai – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ruteng menunjukkan kinerja impresif dalam mengawal realisasi APBN di wilayah Manggarai Raya dan Kabupaten Ngada. Hingga akhir Maret 2026, realisasi belanja negara di wilayah kerja KPPN Ruteng mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 11,12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala KPPN Ruteng, Akhmad Zainuddin, menjelaskan bahwa pertumbuhan ini mencakup Belanja Pemerintah Pusat (BPP) melalui Satuan Kerja (Satker) yang mencapai Rp156,32 miliar atau tumbuh 8,72%. Sementara itu, Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencatatkan angka Rp980,55 miliar (29,86%), melonjak signifikan sebesar 11,52%.

Lebih lanjut , Akhmad, mengungkapkan bahwa pertumbuhan signifikan ini didorong oleh percepatan realisasi belanja modal, yang melonjak dari Rp8,35 miliar pada 2025 menjadi Rp17,09 miliar di tahun 2026.

"Peningkatan ini dipicu oleh percepatan proyek pada Satker berpagu besar, seperti Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III NTT yang naik Rp11,02 miliar, KPP Pratama Ruteng sebesar Rp2,01 miliar, dan Kantor Imigrasi Labuan Bajo sebesar Rp1,96 miliar," kata Akhmad.

Akhmad menambahkan, sektor TKDD juga mengalami kenaikan sebesar Rp101,26 miliar. Komponen utama pendukungnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang naik 7,89%, serta DAK Non Fisik dan Dana Desa yang masing-masing tumbuh pesat sebesar 25,07%.

Namun, Akhmad memberikan catatan terkait realisasi DAK Fisik yang masih 0% akibat belum terbitnya petunjuk teknis. Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) baru mencapai Rp1,03 miliar karena terkendala penyelesaian laporan pajak pusat tahun 2025 oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kinerja APBN yang solid ini terbukti memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap ekonomi daerah. Pada Triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebagai berikut: Kabupaten Manggarai Barat 5,88 persen, Kabupaten Manggarai Timur 5,49 persen, Kabupaten Manggarai 5,24 persen, dan Kabupaten Ngada 3,91 persen.

Bahkan, pertumbuhan di Manggarai Barat dan Manggarai Timur berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT yang berada di angka 5,34%. Menariknya, struktur ekonomi mulai bergeser; tidak lagi hanya didominasi belanja pemerintah, tetapi mulai ditopang oleh Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (investasi) dan konsumsi rumah tangga.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi di ketiga kabupaten ini, khususnya di Ngada, tetap terkendali di angka 1,51% pada Maret 2026. Hal ini menunjukkan distribusi barang dan ketersediaan pangan di pasar tetap stabil berkat infrastruktur yang terpelihara baik.

Selain itu, daya beli masyarakat juga diperkuat melalui berbagai program perlindungan sosial yang disalurkan pusat, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Keluarga Harapan (PKH). "Sinergi antara belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat menjadi kunci stabilnya perekonomian di wilayah Manggarai Raya dan Ngada saat ini," kata Akhmad.