RRI.CO.ID, Manggarai Barat – Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) memperkuat verifikasi travel agent dan tour operator, sebagai upaya meningkatkan perlindungan bagi wisatawan sekaligus menjaga kepercayaan terhadap destinasi pariwisata Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pelaksana Tugas Direktur Utama BPOLBF, Andhy MT Marpaung, mengatakan penguatan tata kelola pelaku usaha pariwisata menjadi bagian penting dalam menciptakan layanan wisata yang aman, nyaman, dan berkualitas.

“Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar wisatawan mendapatkan pengalaman yang aman, nyaman, dan berkesan,” ujar Andhy dalam kegiatan Diskusi dan Kolaborasi Bersama Media (DISKORIA) yang melibatkan pemerintah daerah, Keuskupan Labuan Bajo, asosiasi pariwisata, pelaku usaha, dan media, Selasa 21 Juli 2026.

Menurut Andhy, Labuan Bajo Flores sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) membutuhkan sistem tata kelola yang mampu menjamin legalitas pelaku usaha sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan.

BPOLBF mencatat masih terdapat sejumlah kasus yang melibatkan agen perjalanan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan wisatawan dan mencoreng citra Labuan Bajo sebagai destinasi wisata unggulan.

Karena itu, BPOLBF mendorong tersedianya sistem informasi resmi yang memuat daftar travel agent dan tour operator berizin, verifikasi legalitas pelaku usaha, penerapan standar pelayanan, mekanisme pengaduan wisatawan, serta pembinaan terhadap pelaku usaha.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPOLBF memperkenalkan daftar travel agent dan tour operator yang telah terdaftar pada asosiasi dan dapat diakses masyarakat melalui kode QR. Data tahun 2026 menunjukkan DPC ASITA Manggarai Raya memiliki 42 anggota, Dive Operators Collaboration Komodo (DOCK) 10 anggota, HPI Manggarai Barat 505 anggota, serta P3KOM sebanyak 104 anggota.

Lebih lanjut, pihaknya berharap keberadaan informasi resmi tersebut dapat memudahkan wisatawan memilih jasa perjalanan yang legal dan terpercaya, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan standar pelayanan.

“Melalui sinergi pemerintah, asosiasi, pelaku usaha, dan media, kami ingin memperkuat tata kelola destinasi serta meningkatkan kualitas layanan pariwisata yang berkelanjutan,” ungkap Andhy.