RRI.CO.ID, Ende – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende terus menggencarkan sosialisasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan akurasi data pemilih menjelang tahapan demokrasi berikutnya di wilayah Ende.

Ketua KPU Ende, Wilhelmus Hermanto Lose, menyampaikan hal tersebut kepada RRI di ruang kerjanya, Jumat, 15 Maret 2026. Ia menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi sudah berjalan sejak awal tahun sebagai bagian dari program triwulan pertama.

Menurut Hermanto, KPU Ende telah menjalankan sosialisasi sesuai rencana kerja yang ditetapkan sebelumnya. Bahkan, pada 1 April mendatang, KPU akan menggelar pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat kabupaten.

Pleno tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya kerja untuk triwulan kedua tahun 2026. Dengan demikian, proses pemutakhiran data pemilih berlangsung secara berkesinambungan tanpa jeda.

“Sosialisasi akan terus berjalan dan selama ini kami lakukan di sekolah-sekolah dengan materi pendidikan pemilih dan program KPU Mengajar,” ujar Hermanto. Ia menilai pendekatan ke pelajar penting untuk membangun kesadaran demokrasi sejak dini.

Selain menyasar sekolah, KPU juga memperluas jangkauan sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat. Kelompok marginal, komunitas rentan, hingga penyandang disabilitas menjadi target agar pemilu benar-benar inklusif.

Hermanto berharap masyarakat proaktif mencari informasi terkait status kepemiluan mereka. Ia mengimbau warga untuk mengecek nama dalam DPT Online atau melapor ke KPU bagi pemilih pemula.

Di sisi lain, KPU Ende terus melakukan pencermatan terhadap data pemilih yang tidak memenuhi syarat. Di antaranya pemilih yang meninggal dunia, menjadi anggota TNI/Polri, atau berpindah domisili.

Tidak hanya itu, pemilih yang telah pensiun dari TNI-Polri juga kembali dimasukkan dalam daftar pemilih. Langkah ini dilakukan untuk menjaga validitas dan kelengkapan data pemilih secara menyeluruh.

Hermanto menjelaskan bahwa sumber data pemilih berasal dari Kementerian Dalam Negeri yang disalurkan hingga ke tingkat kabupaten. Data tersebut dihimpun dari dinas kependudukan daerah sebelum diteruskan ke KPU RI dan didistribusikan ke daerah.

Dengan sistem berjenjang tersebut, KPU memastikan setiap perubahan data dapat terpantau dan diperbarui secara berkala. “Ini menjadi dasar kami dalam menjaga kualitas demokrasi melalui data pemilih yang akurat,” ujar Hermanto.