RRI.CO.ID, Manggarai Barat - Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, menghadiri kegiatan Public Audience Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Berlayar yang digelar di Zago Hotel, Labuan Bajo, Kamis 12 Februari 2026. Dalam forum tersebut, ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat sistem keselamatan pelayaran sebagai fondasi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan itu bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat maritim terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, sekaligus mendukung peningkatan mutu pelayanan transportasi laut.

Dalam sambutannya, Bupati Edistasius mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak hanya dipandang sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat sinergi antarinstansi dan pelaku usaha.

“Forum ini harus menjadi langkah awal mempererat kolaborasi untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan wisatawan di perairan Manggarai Barat,” ujarnya.

Dirinya juga menegaskan, keberhasilan industri pariwisata tidak semata diukur dari tingginya angka kunjungan atau ramainya aktivitas pelayaran wisata. Menurutnya, kebanggaan sesungguhnya terletak pada kemampuan memberikan jaminan keselamatan sejak wisatawan datang, menikmati destinasi, hingga kembali ke daerah asal.

“Orientasi kita bukan sekadar jumlah penumpang penuh, tetapi memastikan setiap orang yang berlayar tiba dengan selamat,” Kata Edistasius.

Berkaca dari sejumlah insiden kapal wisata, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama Forkopimda dalam rapat 9 Februari 2026 sepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pariwisata Bahari. Satgas tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, Forkopimda, serta instansi vertikal guna melakukan mitigasi dan pembenahan sistem keselamatan pelayaran, termasuk di kawasan Taman Nasional Komodo.

“Jangan lagi ada anggapan ini semata-mata tanggung jawab KSOP. Ini tanggung jawab kita bersama. Peristiwa yang lalu harus menjadi pelajaran terbaik untuk memperbaiki tata kelola,” ungkap Bupati Edistasius.

Ia juga mengingatkan para nahkoda agar tidak memaksakan pelayaran saat cuaca buruk serta memastikan seluruh perlengkapan keselamatan seperti life jacket, sekoci, dan alat pemadam api ringan (APAR) tersedia dan berfungsi baik. Selain itu, kapal wisata diwajibkan menggunakan agen perjalanan resmi yang terdaftar dalam basis data pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Bupati memaparkan, sepanjang 2025 tercatat 46.423 pergerakan kapal wisata di perairan Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo dengan jumlah wisatawan mencapai 543.956 orang. Dari angka tersebut, beberapa insiden masih terjadi dan menimbulkan korban jiwa, sehingga penguatan sistem keselamatan menjadi keharusan.

Sementara itu, Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran, Capt. Hendri Ginting, menyampaikan, tingginya aktivitas pelayaran di destinasi super prioritas seperti Labuan Bajo menuntut pengawasan ketat. Dalam sambutan Menteri Perhubungan yang dibacakannya, seluruh jajaran diminta memperketat pemeriksaan kelaiklautan kapal dan tidak memberikan izin berlayar bagi kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan.

“Keselamatan adalah tanggung jawab bersama, mulai dari operator kapal hingga pengguna jasa,” ucapnya.