RRI.CO.ID, Jakarta – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) mendorong pengembangan panas bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tidak hanya mengutamakan kesiapan teknis, tetapi juga memastikan penerimaan masyarakat melalui pelibatan sejak tahap awal serta pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Penerimaan Sosial Panas Bumi Nusa Tenggara Timur yang digelar Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) di Jakarta, 4 September 2026. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pengembang, akademisi, pakar, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas tantangan serta strategi memperkuat penerimaan sosial terhadap pengembangan panas bumi.
Diskusi dihadiri Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Priatin Hadi Wijaya, Chairperson PYC Filda Citra Yusgiantoro, perwakilan Pemerintah Provinsi NTT, PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara, PT Sukoria Geothermal Indonesia, PT Sinarmas Nage, akademisi, pakar, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Chairperson Purnomo Yusgiantoro Center, Filda Citra Yusgiantoro, mengatakan pengembangan panas bumi perlu dibahas secara menyeluruh dengan mempertemukan berbagai perspektif melalui ruang dialog antarpemangku kepentingan.
“Pengembangan panas bumi tidak hanya perlu dilihat dari perspektif teknis dan ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial dan tata kelola. Karena itu, ruang dialog antarpemangku kepentingan menjadi penting untuk mempertemukan berbagai perspektif dalam pengembangan panas bumi,” ujar Filda.
Manager Unit Pelaksana Proyek PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara, Avianda Edwin Fachrudin, menyampaikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 mencatat 132 rencana proyek pembangkit di Nusa Tenggara dengan total kapasitas 2.182 megawatt (MW).
Dari kapasitas tersebut, sekitar 47 persen atau 1.016 MW berasal dari energi baru terbarukan. Sementara khusus wilayah Flores, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) direncanakan mencapai 162 MW.
“Pengembangan panas bumi memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan energi dan peningkatan pemanfaatan energi bersih di Nusa Tenggara. Namun, pembangunan tidak hanya berbicara mengenai aspek teknis. Kondisi sosial, budaya, serta karakter masyarakat di setiap wilayah juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan,” ujar Avianda.
Menurut Avianda, pengalaman pengembangan panas bumi PLN di Ulumbu, Mataloko, dan Atadei menunjukkan setiap wilayah memiliki karakteristik serta dinamika sosial yang berbeda.
Sejumlah isu yang muncul antara lain pengadaan tanah, pemanfaatan sumber air, kebutuhan peningkatan infrastruktur, hingga penolakan dari sebagian kelompok masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Priatin Hadi Wijaya, menyebut Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 23,2 gigawatt (GW). Dari potensi tersebut, kapasitas terpasang saat ini sekitar 2,78 GW atau 11,6 persen.
Khusus kawasan Nusa Tenggara, potensi panas bumi tercatat sekitar 1,27 GW.
Priatin mengatakan pengembangan panas bumi masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tata guna lahan dan perizinan, risiko sumber daya, keekonomian proyek, kebutuhan listrik, serta dinamika sosial dan resistensi masyarakat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong pendekatan social mapping and social engagement melalui pemetaan pemangku kepentingan, sosialisasi, diskusi di ruang publik, serta pelibatan akademisi dan praktisi.
Forum juga menggarisbawahi bahwa penerimaan sosial tidak cukup dibangun melalui penyampaian informasi kepada masyarakat. Pelibatan sejak tahap awal, komunikasi dua arah yang memperhatikan kondisi sosial dan budaya, pemanfaatan pengetahuan lokal, serta distribusi manfaat yang berkeadilan menjadi bagian penting dalam pengembangan panas bumi.
General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara, RDW Manurung, menegaskan pembangunan infrastruktur energi bersih perlu berjalan beriringan dengan pembangunan daerah dan peningkatan manfaat bagi masyarakat.
“Pengembangan panas bumi merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem kelistrikan sekaligus mendorong pemanfaatan energi bersih di Nusa Tenggara. Karena itu, PLN terus mengedepankan kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Manurung.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....