RRI.CO.ID, Manggarai Barat – Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) RI, Rohmat Marzuki, menegaskan bahwa kebijakan pembatasan kuota kunjungan di Taman Nasional Komodo (TNK) akan terus dikaji dan dievaluasi secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak.

Hal tersebut disampaikan Rohmat saat menanggapi berbagai aspirasi pelaku wisata dan pemangku kepentingan di Labuan Bajo. Ia menekankan bahwa TN Komodo merupakan rumah bagi satwa endemik komodo yang menjadi kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur sekaligus Indonesia.

“Prinsip pembatasan tetap diperlukan agar keseimbangan antara aspek ekologis, sosial budaya, dan ekonomi dapat berjalan selaras, tanpa merugikan masyarakat,” kata Rohmat, dalam pertemuan bersama asosiasi dan pelaku pariwisata dan Komisi IV DPR RI di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat 24 April 2026.

Selain sebagai kawasan konservasi, TN Komodo juga memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, khususnya di Labuan Bajo, melalui sektor pariwisata seperti hotel, restoran, dan hiburan yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, jumlah kunjungan wisatawan ke TN Komodo terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022 tercatat sekitar 170 ribu pengunjung, meningkat menjadi 300 ribu pada 2023, 330 ribu pada 2024, dan melonjak hingga 429 ribu pada 2025.

Namun, lonjakan tersebut tidak merata di semua destinasi. Pulau Padar menjadi lokasi paling favorit dengan tingkat kunjungan yang sangat tinggi, terutama saat musim ramai (peak season), sehingga berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan wisatawan.

“Kondisi di Pulau Padar saat peak season sangat padat, sehingga perlu ada pengaturan,” ungkapnya.

Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, pemerintah merencanakan perbaikan sarana dan prasarana di Pulau Padar, termasuk pengaturan arus masuk dan keluar wisatawan, perbaikan jalur trekking, serta pembangunan dua dermaga.

Lebih lanjut, Rohmat juga menyebutkan, apabila perbaikan tersebut rampung tahun ini, maka penambahan kuota kunjungan di Pulau Padar akan dipertimbangkan.

Sementara itu, untuk aktivitas diving, pemerintah juga mempertimbangkan pengaturan waktu penyelaman guna menghindari kepadatan yang berlebihan serta menjaga kelestarian terumbu karang.

Terkait kebijakan kuota, pemerintah merencanakan pembatasan sebesar 365 ribu pengunjung per tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat mendistribusikan wisatawan secara lebih merata ke berbagai destinasi di dalam kawasan TN Komodo.

Dalam implementasinya, jumlah kunjungan rata-rata harian ditetapkan sekitar seribu orang. Namun, berdasarkan monitoring pada periode sebelumnya, terdapat delapan hari di mana kuota dinaikkan sebagai bentuk penyesuaian di lapangan, dengan jumlah pengunjung mencapai sekitar 1.100 hingga 1.300 orang.

“Ke depan, hal ini tetap menjadi bahan pertimbangan. Namun kami juga perlu melaporkan kepada Bapak Menteri, sehingga kami mohon kesabaran karena penyesuaian akan dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan ini sebelumnya telah diuji coba pada Januari hingga Maret, serta mulai diterapkan secara penuh sejak 1 April. Evaluasi akan terus dilakukan, termasuk kemungkinan pemanfaatan sisa kuota pada periode low season untuk dialokasikan ke musim ramai seperti Juli hingga September.

Selain pengaturan kuota, pemerintah juga mendorong pengembangan konservasi komodo secara ex situ di luar kawasan TN Komodo, seperti di Riung 17 Pulau, Gelomori, dan Pulau Longos. Kawasan tersebut diharapkan menjadi alternatif destinasi wisata berbasis komodo di daratan Flores.

“Secara prinsip, kajian menyeluruh akan terus dilakukan sepanjang tahun ini dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Rohmat mengapresiasi kesamaan visi antara pemerintah dan pelaku wisata dalam menjaga kelestarian TN Komodo, termasuk upaya mewujudkan kawasan wisata yang bersih dan bebas sampah.