RRI.CO.ID, Manggarai Barat - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menegaskan komitmennya dalam memperkuat perekonomian masyarakat desa melalui pemberdayaan perempuan dan optimalisasi potensi lokal. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma dalam pertemuan bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Jumat 13 Februari 2026.

Dalam pertemuan itu, Wakil Gubernur menekankan pentingnya peran perempuan sebagai penggerak produktivitas ekonomi keluarga dan desa. Upaya tersebut, kata dia, sejalan dengan program strategis pemerintah daerah, yakni One Village One Product (OVOP) serta pengembangan jaringan pemasaran melalui NTT Mart.

Johni juga menyampaikan, NTT Mart saat ini telah hadir di 21 kabupaten/kota dan dalam waktu dekat akan diluncurkan di Kabupaten Sabu Raijua sebagai wilayah terakhir. Kehadiran NTT Mart diharapkan mampu memangkas hambatan akses pasar yang selama ini dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa.

“Tujuannya agar potensi masyarakat yang telah diolah memiliki kepastian pasar. Pemerintah hadir membeli produk seperti keripik pisang, kopi, madu, hingga kenari untuk dipasarkan melalui NTT Mart maupun ke luar daerah,” ujarnya.

Melalui skema ini, pemerintah berupaya mendorong hilirisasi produk lokal sehingga komoditas unggulan desa tidak hanya berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.

Selain penguatan pasar, pemerintah provinsi juga berkomitmen melakukan sinkronisasi data komoditas unggulan di setiap desa. Data potensi seperti mete, kopi, kemiri, hingga sektor perikanan disebut telah tersedia secara rinci di tingkat kabupaten dan provinsi, sehingga memudahkan penyusunan program berbasis potensi riil daerah.

Terkait permodalan, Wakil Gubernur mendorong masyarakat memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan bank-bank Himbara. Menurutnya, tantangan utama bukan pada ketersediaan dana, melainkan pada kurangnya pemahaman prosedur dan pendampingan.

“Permodalan sebenarnya tersedia melalui KUR. Namun perlu pendampingan agar masyarakat memahami mekanisme dan bisa mengaksesnya secara optimal,” katanya.

Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah provinsi menyatakan kesiapan meninjau kembali dan memperbarui Surat Keputusan (SK) terkait kelompok kerja pemberdayaan. Revisi tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi serta memastikan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, pemerintah akan menggelar pembahasan lanjutan untuk menyusun skema kerja yang lebih konkret, sehingga pemberdayaan perempuan dan pengembangan ekonomi desa di NTT benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.