RRI.CO.ID, Padang - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Barat (Sumbar) mendorong penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang selaras dengan arah pembangunan daerah. Hal dimaksud disampaikan, Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Mardalena Wati Yulia usai Rapat Monitoring Penyusunan PJPK yang digelar secara daring sebagai bagian dari percepatan penyusunan dokumen strategis di daerah, Senin, 6 Juli 2026.

Mardalena mengatakan, rapat tersebut bertujuan meningkatkan kualitas dokumen PJPK agar sejalan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan pembangunan kependudukan nasional. Kegiatan tersebut juga menjadi forum evaluasi terhadap progres penyusunan PJPK di setiap daerah.

Rapat dibuka oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto. Ia menegaskan bahwa PJPK merupakan dokumen strategis yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan berbasis dinamika kependudukan.

"Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan harus dilakukan secara komprehensif dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, berbagai isu strategis kependudukan dapat diantisipasi melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan," ujar Bonivasius.

Menurutnya, penyusunan PJPK memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diperlukan agar dokumen yang disusun tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga dapat menjadi pedoman implementatif dalam mendukung pembangunan daerah.

Peta Jalan Pembangunan Kependudukan mengintegrasikan berbagai isu kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen ini diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang adaptif terhadap tantangan kependudukan, mulai dari pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan keluarga, hingga optimalisasi bonus demografi.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, penyusunan PJPK diharapkan dapat segera diselesaikan dan diimplementasikan secara optimal. Dengan demikian, pembangunan kependudukan di daerah dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.