RRI.CO.ID, Manggarai Barat - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengerahkan sebanyak 306 petugas untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia.

Kepala BPS Manggarai Barat, Imra Atil Husni, mengatakan pendataan lapangan dengan metode door to door telah dimulai sejak 15 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 atau sekitar 2,5 bulan.

“Pelaksanaan Sensus Ekonomi ini berlangsung secara nasional. Untuk pendataan door to door dimulai pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026,” kata Irma kepada RRI, Selasa 30 Juni 2026.

Ia juga menyampaikan, dari total 306 petugas, sebanyak 267 orang merupakan Petugas Pendataan Lapangan (PPL) yang bertugas melakukan pendataan langsung kepada masyarakat. Sementara 39 orang lainnya merupakan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) yang bertugas mengawasi sekaligus memeriksa kualitas hasil pendataan. Selain itu, BPS juga menugaskan tiga pegawai untuk melakukan pendataan terhadap usaha-usaha besar.

Menurut Imra, beban kerja petugas tidak dihitung berdasarkan jumlah kepala keluarga yang didata, melainkan berdasarkan wilayah kerja atau Satuan Lingkungan Setempat (SLS).

“Selama masa pendataan sekitar 2,5 bulan, setiap petugas memiliki beban kerja maksimal 20 SLS,” ungkapnya.

Sejauh pelaksanaan sensus berlangsung, Imra menyebut sebagian besar masyarakat di Manggarai Barat menunjukkan sikap kooperatif dan menerima kedatangan petugas dengan baik. Meski demikian, masih ditemukan beberapa warga yang menolak untuk didata.

“Memang ada beberapa yang belum bersedia didata. Namun kami terus melakukan pendekatan melalui pemberian penjelasan kepada masyarakat dan pendampingan kepada petugas agar proses pendataan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Terkait anggapan sebagian masyarakat bahwa pendataan Sensus Ekonomi akan berpengaruh terhadap penerimaan bantuan pemerintah, Imra menegaskan hal tersebut bukan merupakan kewenangan BPS.

Menurutnya, tugas BPS hanya melakukan pendataan dan pemutakhiran data statistik. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

“Kalau terkait bantuan, itu bukan ranah BPS. Kami fokus melakukan pendataan agar data yang dihasilkan akurat sehingga dapat mendukung perumusan kebijakan pemerintah,” ucapnya.

Selain itu, dirinya juga memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan.

“Sensus Ekonomi ini tidak terkait dengan pajak. Data yang dikumpulkan semata-mata untuk kepentingan statistik dan menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan perekonomian,” katanya.

Lebih lanjut, pihaknya mengajak seluruh masyarakat Manggarai Barat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima kedatangan petugas serta memberikan informasi yang benar dan jujur.

“Kami berharap seluruh masyarakat dapat bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan jujur. Kami juga menjamin kerahasiaan seluruh data yang diberikan responden,” katanya.