RRI.CO.ID, Manggarai Barat - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) menempatkan penanganan persoalan sampah sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Bahkan, tingkat urgensinya kini disejajarkan dengan upaya pengentasan kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Manggarai Barat, Vinsen Gande, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pelatihan Pengelolaan Sampah bagi Operator Kapal Wisata dan Pengelola Hotel di Ballroom eLBajo Commodus, Labuan Bajo, Selasa 23 Juni 2026.

Vinsen juga menyampaikan, komitmen pemerintah daerah dalam menangani persoalan sampah bukan sekadar wacana, melainkan telah tertuang dalam visi dan misi Bupati Manggarai Barat serta menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Jadi, upaya mengatasi masalah sampah di daerah ini sudah setara dengan mengatasi masalah kemiskinan. Prioritas,” ujarnya.

Kendati demikian, Vinsen mengakui pelaksanaan pengelolaan sampah di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, meskipun data teknis terkait persampahan di Manggarai Barat telah tersedia dengan baik, sistem pengelolaan yang mengintegrasikan penanganan sampah di daratan dan lautan masih belum berjalan optimal.

Selain itu, dirinya menilai masih banyak masyarakat yang menganggap pengelolaan sampah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

“Selama ini pendekatan pengelolaan sampah masih terpusat di dinas. Seolah-olah urusan sampah hanya urusan Dinas Lingkungan Hidup saja,” katanya.

Lebih lanjut, Vinsen menyoroti belum sinkronnya penanganan sampah yang berasal dari kapal wisata maupun sampah kiriman dari laut dengan kapasitas pengelolaan di daratan.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan sejumlah kawasan pantai masih dipenuhi sampah sehingga berpengaruh terhadap menurunnya kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran operasional, seperti kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan biaya perawatan peralatan, juga menjadi tantangan dalam pengelolaan sampah. Meski telah terbentuk koalisi lintas pemangku kepentingan, Vinsen menilai sinergi antarinstansi masih belum berjalan maksimal karena masing-masing pihak masih bekerja secara parsial.

Karena itu, ia berharap pelatihan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat forum kolaborasi multipihak agar penanganan sampah di Manggarai Barat dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.

Pelatihan tersebut difasilitasi oleh proyek IN-FLORES (Investing in the Komodo Dragon and Other Globally Threatened Species in Flores), sebuah program konservasi keanekaragaman hayati dan pengembangan ekowisata berkelanjutan di Pulau Flores. Program ini merupakan kolaborasi yang didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Global Environment Facility (GEF), dan UNDP Indonesia.

Adapun kegiatan diikuti oleh perwakilan hotel, operator kapal wisata, komunitas anak muda, serta sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.