Manggarai Timur Bangun Jaringan Anti Kekerasan Desa-ke-Desa

RRI.CO.ID, Manggarai Timur – Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tidak hanya mengandalkan teknologi dalam Program Propuan, tetapi juga membangun jaringan pelaporan berbasis komunitas untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum memiliki akses internet dan jaringan telekomunikasi memadai.

Langkah tersebut dilakukan karena sebagian wilayah Manggarai Timur masih menghadapi tantangan geografis berupa daerah pegunungan dan kawasan blank spot yang menyulitkan masyarakat mengakses layanan digital.

Kepala Dinas P2KBP3A Manggarai Timur, Pranata Kristiani Agas, mengatakan sistem pelaporan berbasis WhatsApp yang digunakan Propuan akan diperkuat dengan keterlibatan kader desa, petugas lapangan, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa.

Menurutnya, kader-kader tersebut akan menjadi garda terdepan dalam menerima laporan awal dari masyarakat sebelum diteruskan kepada tim penanganan di tingkat kabupaten.

“Selain pemerintah daerah, program ini juga melibatkan berbagai pihak melalui pendekatan kolaboratif atau pentahelix. Keterlibatan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Unit PPA Polres Manggarai Timur, PKK, tokoh agama, tokoh adat, media, hingga organisasi masyarakat sipil dinilai penting untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak," ujarnya dalam wawancara bersama Pro 1 RRI Ende, Selasa 16 Juni 2026.

Pranata menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja. Karena itu dibutuhkan kerja sama lintas sektor mulai dari pencegahan, edukasi, pelaporan, hingga pendampingan korban.

Melalui pendekatan tersebut, Pemkab Manggarai Timur berharap setiap warga, termasuk yang berada di wilayah terpencil, memiliki akses yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan layanan ketika menghadapi atau menyaksikan kasus kekerasan.