RRI.CO.ID, Waropen – Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindagkop dan UKM) Kabupaten Waropen kembali melakukan aksi pemalangan kantor pada Rabu 24 Juni 2026. Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas sejumlah hak pegawai yang dinilai belum dipenuhi oleh pihak terkait.

Pemalangan dilakukan di Kantor Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Waropen sehingga aktivitas pelayanan kepada masyarakat terganggu akibat akses masuk kantor ditutup oleh para pegawai yang mengikuti aksi.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Waropen, Salmon Ayomi, S.Sos., mengatakan aksi tersebut dipicu oleh belum adanya penyelesaian terhadap berbagai tuntutan pegawai.

"Terdapat delapan poin tuntutan yang disampaikan pegawai. Di antaranya meminta peningkatan kesejahteraan pegawai secara transparan, pengembalian kedudukan bendahara dan Kepala Subbagian Keuangan definitif yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati, serta penjelasan mengenai alasan penonaktifan pejabat yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Salmon Ayomi.

Selain itu, para pegawai meminta evaluasi terhadap pengelolaan dan pencairan dana rutin dinas agar sesuai dengan kebutuhan operasional dan pelaksanaan program kerja. Menurut mereka, hal tersebut penting untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat serta kelancaran pelaksanaan program di setiap bidang.

Pegawai juga menuntut agar seluruh kegiatan pada masing-masing bidang dapat berjalan secara optimal. Mereka meminta peningkatan disiplin serta kehadiran pimpinan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di kantor, sekaligus mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindagkop dan UKM.

Selain itu, para pegawai meminta Bupati Waropen turun tangan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pimpinan dinas. Apabila hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang tidak sesuai dengan harapan organisasi, mereka meminta dilakukan pergantian pimpinan demi meningkatkan kinerja instansi.

"Aksi serupa sebelumnya juga pernah dilakukan. Saat itu pemalangan sempat dibuka kembali agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Namun hingga kini berbagai persoalan yang kami sampaikan belum memperoleh penyelesaian yang memuaskan," kata Salmon.

Ia menambahkan, para pegawai telah menggelar pertemuan dengan Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen guna mencari solusi atas persoalan tersebut. Namun, setelah kurang lebih satu bulan berlalu, belum ada tindak lanjut yang dinilai mampu menjawab tuntutan para pegawai.

Karena itu, pegawai kembali melakukan aksi pemalangan dan menegaskan bahwa aksi tersebut akan terus berlangsung hingga Plt Kepala Dinas Perindagkop dan UKM memberikan penjelasan terkait hak-hak pegawai serta berbagai tuntutan yang telah disampaikan.

"Apabila tidak ada kejelasan, kami meminta Pemerintah Kabupaten Waropen mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan pergantian pimpinan di lingkungan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Waropen," tegasnya.