RRI.CO.ID, Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan anggaran sekitar Rp63 miliar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pada tahun 2026. Anggaran tersebut difokuskan untuk penanganan jalan dan jembatan di tengah masih tingginya kebutuhan pembangunan di berbagai wilayah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kabupaten Buleleng, I Putu Adiptha Ekaputra, mengatakan sejumlah paket pekerjaan telah memasuki tahap kontrak dan mulai dikerjakan secara bertahap sesuai skala prioritas yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

"Saat ini beberapa paket pekerjaan sudah memasuki tahap kontrak dan mulai dikerjakan. Penanganan jalan rusak dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas yang telah dipetakan di masing-masing kecamatan," ujarnya.

Selain penanganan ruas jalan rusak, anggaran tersebut juga digunakan untuk memperbaiki dua jembatan prioritas, yakni di Banyuasri dan Tejakula, yang dinilai penting dalam mendukung konektivitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Pemerintah daerah juga memprioritaskan rehabilitasi 35 ruas jaringan irigasi yang tersebar di berbagai wilayah untuk menjaga pasokan air bagi sektor pertanian.

"Irigasi sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan. Saat musim kemarau, ketersediaan air harus tetap terjaga agar petani dapat terus berproduksi," kata Adiptha.

Di samping pembangunan infrastruktur dasar, Pemkab Buleleng melanjutkan penataan kawasan perkotaan dan destinasi wisata, seperti kawasan Titik Nol Singaraja dan Lovina, guna memperkuat identitas kota sekaligus mendukung sektor pariwisata. Penataan juga akan menyasar Jalan Diponegoro hingga kawasan Pabean menuju Pelabuhan Buleleng yang dirancang menjadi sentra angkringan dan ruang publik baru bagi masyarakat.

Meski demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan karena pemerintah hanya mampu menangani sekitar 30 kilometer jalan rusak setiap tahun, sedangkan total panjang jalan rusak di Kabupaten Buleleng mencapai sekitar 300 kilometer. Karena itu, pemerintah menerapkan skala prioritas agar pembangunan infrastruktur dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

"Kami memahami harapan masyarakat sangat besar, namun tidak semua usulan dapat langsung dieksekusi. Karena itu, kami menerapkan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat," ucapnya.

Sebagai langkah jangka pendek, Dinas PUPR-Perkim Buleleng juga terus melakukan penambalan jalan berlubang di sejumlah titik serta mengembangkan teknologi aspal plastik sebagai solusi penanganan sampah sekaligus peningkatan kualitas jalan.

Selain mengandalkan APBD, Pemkab Buleleng juga membuka peluang partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sejumlah masyarakat bahkan telah menunjukkan kepedulian dengan melakukan swadaya untuk membantu penanganan infrastruktur di lingkungannya.