RRI.CO.ID, Singaraja - Krisis kekurangan tenaga pendidik menjadi persoalan serius yang mengancam kualitas pendidikan di Kabupaten Buleleng. Saat ini daerah tersebut diperkirakan masih mengalami kekurangan sekitar 1.000 guru, terutama pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Permasalahan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam audiensi DPRD Kabupaten Buleleng bersama Disdikpora menjelang pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027. DPRD menilai keterbatasan jumlah guru berpotensi memengaruhi efektivitas proses belajar mengajar apabila tidak segera ditangani.

Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan kebutuhan tenaga pendidik merupakan persoalan mendasar yang harus mendapat perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan guru karena kewenangan pengadaan aparatur sangat bergantung pada kebijakan nasional.

“Kita menghadapi kekurangan tenaga pendidik yang cukup besar. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kualitas pendidikan anak-anak kita ke depan,” ujarnya.

Ngurah Arya menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan negara. Karena itu DPRD mendorong Disdikpora terus melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat agar Buleleng memperoleh tambahan formasi guru dalam rekrutmen mendatang.

“Pemenuhan hak pendidikan dasar adalah amanat Pasal 31 UUD 1945. Kami mendorong agar pemerintah pusat segera memberikan kuota formasi guru yang memadai untuk Kabupaten Buleleng,” ucapnya.

DPRD menilai penambahan tenaga pendidik harus menjadi prioritas karena berhubungan langsung dengan kualitas sumber daya manusia daerah. Tanpa langkah cepat untuk menutup kekurangan guru, beban kerja tenaga pendidik yang ada akan semakin berat dan berpotensi memengaruhi mutu layanan pendidikan di sekolah.