RRI.CO.ID. Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai memperkuat proses validasi data penerima bantuan sosial melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan Portal Perlinsos bagi agen perlindungan sosial se-Kabupaten Buleleng. Kegiatan yang digelar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Buleleng tersebut berlangsung di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja, Selasa, 12 Mei.

Bimtek dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyasa yang hadir mewakili pemerintah daerah. Kegiatan ini diikuti agen perlinsos dari berbagai desa dan kelurahan di Buleleng yang nantinya bertugas mendampingi masyarakat dalam proses pendataan dan verifikasi.

Sekda Buleleng Gede Suyasa mengatakan, Portal Perlinsos menjadi bagian dari upaya memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Melalui sistem tersebut, data masyarakat kategori desil 1 hingga desil 5 akan diverifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menurutnya, sekitar 103 ribu kepala keluarga di Kabupaten Buleleng akan masuk dalam proses verifikasi melalui aplikasi tersebut.

“Ketika NIK dimasukkan, sistem akan menampilkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat diketahui siapa yang layak menerima bantuan sosial dan siapa yang perlu dievaluasi kembali,” ujar Suyasa.

Ia menilai validasi data yang lebih akurat dapat membantu mengurangi ketidaktepatan penerima bantuan sosial yang selama ini kerap menjadi sorotan di masyarakat. Selain itu, sistem tersebut diharapkan mampu meminimalkan kecemburuan sosial akibat perbedaan data penerima bantuan.

Dalam pelaksanaannya, agen perlinsos memiliki peran untuk membantu masyarakat melakukan penginputan data maupun pendampingan penggunaan aplikasi di lapangan.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3A Buleleng I Putu Kariaman Putra menjelaskan pihaknya telah menyiapkan sebanyak 1.138 agen perlinsos yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng.

Menurutnya, masyarakat dapat melakukan penginputan data secara mandiri, namun juga diberikan pendampingan apabila mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi.

“Kami siapkan agen perlinsos untuk membantu masyarakat saat proses penginputan maupun verifikasi data,” ucap Kariaman Putra.

Ia menambahkan, masyarakat juga diberikan ruang melakukan usul sanggah apabila data yang muncul dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Misalnya terkait kepemilikan aset atau penggunaan daya listrik yang tidak sesuai fakta di lapangan, itu bisa diajukan sanggahan dengan melampirkan bukti pendukung agar hasil verifikasi lebih tepat,” katanya.

Melalui proses verifikasi tersebut, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial dapat lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima.