RRI.CO.ID, Singaraja - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali melakukan evaluasi tata kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Triwulan II Tahun 2026 di Kabupaten Buleleng. Evaluasi dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan sosial di daerah berjalan akurat, tepat sasaran, dan sesuai kebijakan pemerintah pusat.

Tim evaluator BPKP Bali, Rikky Widyartanto, mengatakan evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan administrasi hingga kunjungan lapangan ke sejumlah desa di Buleleng. Fokus penilaian diarahkan pada integrasi DTSEN dengan pelaksanaan program perlindungan sosial di daerah.

“Evaluasi dilakukan untuk melihat bagaimana dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program pemerintah pusat, sekaligus memastikan implementasi di lapangan berjalan sesuai pedoman dan tujuan yang diharapkan,” ujarnya.

Menurut Rikky, pemerintah pusat telah menentukan tujuh kecamatan di Buleleng sebagai lokasi evaluasi, dengan empat kecamatan menjadi prioritas kunjungan lapangan. Desa-desa tersebut akan menjadi sampel utama dalam melihat efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial berbasis data tunggal nasional.

Selain desa prioritas, sejumlah desa lain juga akan dijadikan data pembanding guna memperkuat hasil evaluasi. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan validitas data penerima manfaat dan efektivitas distribusi bantuan sosial di daerah.

Rikky menegaskan evaluasi yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memberikan rekomendasi dan gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan program perlindungan sosial di daerah.

“Evaluasi ini lebih kepada memberikan masukan konstruktif agar program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan ke depan bisa semakin tepat sasaran dan tepat waktu,” ucapnya.

Ia menambahkan, evaluasi akan berlangsung selama tiga minggu dan hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah pusat pada akhir Mei 2026 untuk dikonsolidasikan secara nasional.

Pihaknya berharap evaluasi ini mampu memperkuat kualitas data sosial masyarakat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih efektif, transparan, dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.