RRI.CO.ID, Singaraja – Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi memulai verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui penandaan rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta peluncuran mobil layanan DTSEN, Senin 2 Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, dan Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng.

Di Desa Selat, Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran bantuan sosial. Menurutnya, perbaikan kualitas data kemiskinan menjadi prioritas agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Sebanyak 2.700 relawan dijadwalkan turun ke lapangan pada April mendatang untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Relawan terdiri atas jajaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), serta tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diperbantukan dalam proses pendataan langsung ke masyarakat.

Sebelumnya, koordinasi lintas perangkat daerah hingga tingkat desa telah dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis, metode pendataan, serta validitas data awal yang akan diverifikasi.

“Kita akan menerjunkan sekitar 2.700 relawan untuk memverifikasi dan memvalidasi data masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Saya tidak ingin mendapatkan sertifikat ataupun penghargaan, yang terpenting masyarakat Buleleng mendapatkan pelayanan yang baik,” kata Sutjidra.

Dalam kesempatan tersebut juga diluncurkan mobil layanan DTSEN yang ditandai dengan pemotongan pita. Mobil ini difungsikan sebagai sarana layanan informasi, sosialisasi, serta pendukung pemutakhiran data ke desa-desa agar proses pendataan berjalan objektif dan sesuai regulasi.

Selain itu, dilakukan pemasangan stiker bantuan sosial di rumah KPM sebagai bentuk transparansi publik. Pemerintah berharap langkah ini mampu memperkuat pengawasan bersama sekaligus mencegah terjadinya ketidaktepatan sasaran bantuan.

Berdasarkan data Dinsos P3A, saat ini terdapat sekitar 3.000 KPM penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta sekitar 1.900 kepala keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Buleleng. Seluruh penerima masuk dalam kategori Desil 1 hingga 5, dengan prioritas khusus bagi Desil 1 atau miskin ekstrem.

Melalui verifikasi DTSEN ini, Pemkab Buleleng menargetkan tata kelola bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Turut hadir mendampingi Bupati, Kepala BKAD Buleleng, Kabag Prokompim Setda Buleleng, camat dan perbekel se-Kabupaten Buleleng, serta pendamping PKH.