RRI.CO.ID, Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi memulai verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Senin 2 Maret 2026. Kegiatan ditandai dengan penandaan rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial serta peluncuran mobil layanan DTSEN di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, dan Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng.

Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, mengatakan sekitar 2.700 relawan akan diterjunkan pada April mendatang untuk melakukan verifikasi dan validasi data langsung ke masyarakat. Relawan terdiri dari jajaran Dinas Sosial P3A serta tenaga PPPK yang telah dikoordinasikan hingga tingkat desa.

“Kita akan menerjunkan sekitar 2.700 relawan untuk memverifikasi dan memvalidasi data masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Saya tidak ingin penghargaan, yang penting masyarakat Buleleng mendapat pelayanan yang baik,” ujarnya.

Ia menekankan, perbaikan data kemiskinan menjadi langkah penting agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan sesuai kondisi riil di lapangan. Seluruh petugas diminta bekerja profesional dan menjunjung tinggi integritas.

Pada kesempatan tersebut juga diluncurkan mobil layanan DTSEN yang difungsikan sebagai sarana sosialisasi, layanan informasi, serta pendukung pemutakhiran data ke desa-desa. Selain itu, dilakukan pemasangan stiker bantuan sosial di rumah KPM sebagai bentuk transparansi.

Di Desa Penglatan, Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, turut melakukan penandaan rumah penerima bantuan kategori Desil 1 hingga Desil 5. Ia menjelaskan sistem pendataan kini beralih dari DTKS ke DTSEN yang mengintegrasikan berbagai sumber data untuk meminimalkan kesalahan.

“Penandaan ini bukan untuk memberi label, melainkan sebagai bentuk transparansi bahwa penerima sudah terdata resmi. Dengan sistem baru ini, kami ingin memastikan bantuan tepat sasaran,” ucapnya.

Berdasarkan data Dinsos P3A Buleleng, terdapat sekitar 3.000 KPM penerima BPNT dan sekitar 1.900 kepala keluarga penerima PKH yang masuk kategori Desil 1 hingga 5, dengan prioritas pada Desil 1 atau miskin ekstrem.

Melalui verifikasi DTSEN ini, dirinya berharap tata kelola bantuan sosial semakin transparan, akuntabel, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.