Bali Jadi Lokasi Perluasan Uji Coba Bansos Digital Nasional
- 26 Feb 2026 21:18 WIB
- Singaraja
RRI.CO.ID, Denpasar - Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Provinsi Bali sebagai lokasi perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Kebijakan ini menjadi bagian dari percepatan integrasi ribuan aplikasi pemerintah ke dalam satu platform Government Technology (GovTech) berbasis kecerdasan buatan yang ditargetkan berjalan nasional pada Oktober 2026.
Penetapan Bali dilakukan setelah uji coba awal dilaksanakan di Banyuwangi. Pemerintah ingin memastikan sistem bansos digital benar-benar siap sebelum diterapkan secara luas di seluruh Indonesia.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital, Luhut Binsar Panjaitan, menyebut digitalisasi bansos menjadi prioritas dalam reformasi tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan sistem baru ini dirancang untuk meningkatkan ketepatan dan transparansi penyaluran bantuan.
“Digitalisasi bansos ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran, mengurangi kebocoran, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” ujar Luhut di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis 26 Februari 2026.
Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 27 ribu aplikasi yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Seluruh aplikasi tersebut akan dilebur dalam satu sistem GovTech terintegrasi berbasis AI guna menciptakan layanan publik yang lebih efisien.
“Digitalisasi bansos ini penting supaya tepat sasaran dan tidak ada lagi kebocoran,” tegasnya.
Perluasan piloting di Bali mencakup delapan kabupaten dan satu kota dengan fokus pada kesiapan infrastruktur dan koordinasi lintas instansi. Pemerintah menargetkan pada April mendatang sistem ini mulai diluncurkan secara paralel di sekitar 200 kabupaten/kota sebelum implementasi nasional Oktober 2026.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. “Kita siap mendukung penuh agar digitalisasi ini benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” kata Koster.
Pemerintah menilai integrasi sistem digital akan memperkuat akurasi data penerima bantuan dan meningkatkan efektivitas penyaluran bansos. Bali diharapkan menjadi model penerapan sistem digital pemerintahan yang terintegrasi sebelum diterapkan secara nasional.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....