RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mencatat prevalensi stunting mencapai 12,4 persen atau 4.056 balita. Dari jumlah tersebut, 1.110 balita berada dalam kondisi sosial ekonomi rentan dengan keterbatasan akses dasar.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah memperkuat percepatan penurunan stunting melalui intervensi lintas sektor. Upaya ini juga mendapat dukungan Tanoto Foundation yang kembali menjadikan Pasaman Barat sebagai mitra program.

Bupati Pasaman Barat, Yulianto mengatakan berdasarkan pemadanan data e-PPGBM dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional 2025, faktor penyebab stunting tidak hanya terkait gizi. Namun, juga dipengaruhi kondisi lingkungan serta tingkat kemiskinan yang masih dihadapi masyarakat.

Ia menyampaikan sejumlah capaian telah diraih selama pendampingan periode 2022 hingga 2024. Di antaranya penyusunan strategi komunikasi, pelatihan tokoh agama, serta penguatan kolaborasi lintas sektor melalui berbagai program.

“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan intervensi yang terintegrasi, mulai dari aspek kesehatan hingga sosial ekonomi,” ucapnya, Rabu, 22 April 2026.

Project Management Unit Coordinator Tanoto Foundation, Felly Ardan mengatakan pihaknya bersama pemerintah daerah terus memperkuat kemitraan melalui pendampingan teknis dan advokasi. Selain intervensi gizi, program bantuan sosial serta dukungan lintas sektor juga dioptimalkan guna menekan angka stunting secara berkelanjutan.

“Ini menunjukkan bahwa stunting sangat berkaitan dengan faktor lingkungan dan kemiskinan, sehingga intervensinya harus menyentuh berbagai sektor,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Pasaman Barat, Joni Hendri, mengungkapkan adapun besaran kebutuhan anggaran sebesar Rp1.4 Miliyar, yang terdiri berbagai komponen intervensi seperti perbaikan rumah tidak layak huni, sertifikat tanah, sambungan air minum layak, fasilitas buang air layak, sambungan listrik daya 450 VA Rp750 ribu, serta penyediaan tabung gas, kompor, dan regulator. Sebagai bagian dari penguatan kolaborasi, pemerintah daerah juga menginisiasi gerakan “Brondol Sawit” yang melibatkan perusahaan perkebunan dalam mendukung intervensi sensitif secara terpadu.