KBRN, Serui : Tunjangan penghasilan bersyarat pegawai TBP ASN di lingkungan pemda yapen mengalami keterlambatan pembayaran akibat kekurangan anggaran hal ini mendapat tanggapan dprd yapen dan badan anggaran drdp mengadakan rapat dengan tim anggaran pemerintah daerah yapen di ruang rapat dprd yapen . Ketua DPRD Yapen Yohanis G Raubaba DPRD mengadakan rapat memanggil badan anggaran pemda yapen memberikan keterangan terkait dengan keterlambatan pemyaran tunjangan penghasilan bersyarat asn , karena beberapa hari belakangan ini asn mendatangi dprd yapen mempertanyakan keterlambatan pembayaran TPB . dari rapat telah di sampaikan bahwa sisah anggaran tahun 2023 tidak bisa di pergunakan membayar tpb berdasarkan permendagri 84 2022 pedoman tentang penyusunan apbd 2023 pada huruf I menegaskan bahwa untuk pemberian tunjangan penghasilan bersyarat pertama melihat pada kemanpuan keuangan daerah apakah mencukupi ,mendapat persetujuan dprd pada saat pembahasan kua dan ppas. Selasa (22/8/2023)
ketua drpd yapen yohanis g raubaba wakil ketua I jasten simanjuntak , wakil ketua II fredolin warkawani dan badan anggaran dprd yapen saat rapat dengan tim anggaran pemda yapen
'' artinya bahwa uang ini harus di rencanakan pemerintah daerah untuk pembayaran TPB , karena pembayaran TPB masuk dalam belanja pegawai yang berikut adalah dalam laporan semester pertama enam bulan januari sampai juni itu harus ada laporan bahkan untuk enam bualn berikutnya di laporkan namun ini tidak di lakukan sehingga dprd beranggapan bahwa alokasi anggarannya aman masih mencukupi membayar TPB pegawai padahal ada terjadi masalah akibat kekurangan dana ,'' unkap Yohanis Raubaba.
Ketua DPRD Yohanes G Raubaba menegaskan tidak ada laporan dari tim anggaran pemda yapen ke dprd tentang kekurangan anggaran pembayaran TPB , sementara ada surat masuk dari Pj Bupati Yapen minta tambahan dana membayar tpb mendahului perubahan angaran pendapatan belanja daerah , sesungguhnya ini tidak bisa di lakukan karena tidak sesuai dengan aturan.
" kami dprd pada sidang anggaran suda menyampaikan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk 12 bulan pembayaran TPB pegawai namun ini tidak di lakukan imbasnya hari ini terjadi keterlambatan pembayaran karena alokasi anggaran tidak mencukupi ungkap Yohani G Raubaba .
dari rapat kami dprd yapen tegas kepada tim anggaran pemda yapen agar alam waktu dua hari melakukan rasionalisasi anggaran bila perlu mengalihkan anggaran dari proyek proyek yang belum di kerjakan untuk uangnya di pergunakan membayar tunjangan bersyarat pegawai .
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....