RRI.CO.ID, Way Kanan - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Way Kanan menyoroti lambannya pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kondisi ini dinilai kontras dengan cepatnya rekrutmen relawan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengurus Bidang SDM dan Pendidikan ICMI Orda Way Kanan, Aan Fromadona Roza, mengatakan pendidikan kerap disebut sebagai prioritas nasional, namun guru justru sering berada di posisi paling akhir dalam memperoleh kepastian kebijakan. Menurutnya, ironi ini perlu dikritisi secara jujur dan terbuka.

“Ini bukan soal membandingkan jasa antarprofesi, tetapi mempertanyakan keberanian kebijakan. Jika negara mampu bergerak cepat untuk sebuah program, mengapa keberanian yang sama tidak hadir bagi guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi,” ujar Aan, Kamis, 22 Januari 2026.

Dia menjelaskan keberadaan guru honorer muncul dari kebutuhan riil di sekolah akibat kekurangan tenaga pendidik dan keterbatasan formasi. Di banyak daerah, termasuk Way Kanan, proses belajar mengajar tetap berjalan karena dedikasi guru honorer.

Namun demikian, status sementara yang disandang guru honorer dinilai terlalu lama dibiarkan tanpa kepastian. Masa pengabdian panjang kerap hanya menjadi catatan administratif, bukan pertimbangan utama dalam kebijakan pengangkatan.

Dia menilai, program rekrutmen relawan MBG membuktikan negara sejatinya mampu bertindak cepat ketika sebuah kebijakan dianggap mendesak. Dengan skema jelas dan pendanaan terpusat, proses rekrutmen dapat dilakukan secara efektif tanpa berlarut-larut.

“Ketika negara menganggap sesuatu penting, maka regulasi bisa disesuaikan dan birokrasi dipercepat. Pertanyaannya, apakah pendidikan dan guru belum cukup dianggap mendesak?” ucapnya.

Ia menambahkan, alasan regulasi ASN dan keterbatasan anggaran memang benar secara prosedural, tetapi belum cukup secara moral. Negara, menurutnya, dituntut menghadirkan keadilan substantif melalui terobosan kebijakan yang berpihak.

ICMI Way Kanan mendorong pemerintah menempatkan pengangkatan guru honorer sebagai prioritas strategis nasional, bukan sekadar urusan daerah. Selain itu, diperlukan skema afirmatif yang lebih berani dan terukur bagi guru dengan masa pengabdian panjang.

Dirinya menegaskan, kualitas sumber daya manusia tidak mungkin dibangun di atas ketidakpastian nasib pendidiknya. Guru membutuhkan kepastian agar dapat menjalankan peran strategisnya dalam mencetak generasi bangsa.

“Guru tidak meminta keistimewaan, mereka hanya menuntut keadilan yang masuk akal. Jika pendidikan adalah masa depan bangsa, maka pengangkatan guru honorer tidak boleh terus menjadi agenda yang ditunda,” katanya.