RRI.CO.ID, Tanjung Selor – Pemerintah Kabupaten Bulungan membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda.

Tidak hanya dalam peningkatan jenjang pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), tetapi juga pengembangan riset dan penyediaan tenaga ahli untuk menjawab berbagai persoalan strategis pembangunan daerah.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan silaturahmi dan paparan UWGM Samarinda bersama Pemerintah Kabupaten Bulungan di ruang BKPSDM, beberapa waktu lalu.

Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan bahwa kebutuhan daerah saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi, tetapi lebih jauh pada pemenuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan riil pemerintahan.

"Yang kita butuhkan bukan sekadar menambah jumlah ASN bergelar sarjana, tetapi bagaimana daerah memiliki tenaga profesional yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan organisasi. SDM harus disiapkan berdasarkan kebutuhan, sehingga keberadaannya memberi dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah," ujar Syarwani.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bulungan telah memetakan sejumlah bidang yang masih mengalami kekurangan tenaga ahli.

Karena itu, kerja sama dengan perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Bupati mengungkapkan, jika Pemkab Bulungan saat ini membutuhkan sarjana hukum, tenaga tata kelola keuangan dan aset, auditor aset, hingga tenaga teknis di bidang pekerjaan umum seperti teknik lanskap.

"Bidang-bidang ini sangat strategis karena berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan," katanya.

Syarwani menjelaskan, salah satu target pemerintah daerah adalah menghadirkan minimal satu sarjana hukum di setiap organisasi perangkat daerah, kecamatan, maupun kelurahan.

Setiap OPD menghasilkan berbagai produk hukum, mulai dari keputusan kepala daerah, peraturan, hingga berbagai dokumen administrasi pemerintahan.

"Makanya keberadaan ASN yang memiliki latar belakang hukum menjadi kebutuhan yang tidak bisa lagi diabaikan. Kita ingin setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas, kepastian, dan mampu meminimalkan potensi persoalan hukum di kemudian hari," tegasnya.

Selain itu, ia menilai keberadaan tenaga ahli di bidang akuntansi pemerintahan dan penilaian aset juga sangat penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Pemerintah daerah berharap memiliki SDM yang mampu melakukan inventarisasi dan penilaian aset secara profesional.

"Dengan begitu, penyusunan neraca pemerintah menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan tidak selalu bergantung pada tenaga dari luar daerah," jelasnya.

Tak hanya fokus pada peningkatan kualitas aparatur, Pemkab Bulungan juga membuka peluang kolaborasi riset bersama perguruan tinggi dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis yang dihadapi daerah.

Salah satunya adalah penyelesaian konflik plasma sawit yang melibatkan 21 perusahaan perkebunan di Kabupaten Bulungan.

Menurut Syarwani, pemerintah membutuhkan kajian ilmiah serta tenaga ahli independen agar penyelesaian konflik dapat dilakukan secara objektif dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

"Kami membutuhkan dukungan akademisi dan tenaga ahli independen agar persoalan plasma sawit dapat diselesaikan secara transparan, berbasis data, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Kampus memiliki kapasitas untuk memberikan rekomendasi yang objektif terhadap persoalan tersebut," ungkapnya.

Selain itu, Bulungan juga membutuhkan kajian ilmiah terkait penyediaan pakan ternak mandiri guna menekan tingginya biaya produksi peternak unggas.

Saat ini sekitar 65 persen biaya produksi peternak habis hanya untuk membeli pakan dari luar daerah.

Padahal bahan baku pakan tersedia di Bulungan.

"Ini menjadi tantangan yang harus kita pecahkan bersama melalui riset dan inovasi agar peternak memperoleh biaya produksi yang lebih efisien dan daya saingnya meningkat," tuturnya.

Untuk itu, Syarwani menegaskan kerja sama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi harus menghasilkan manfaat nyata bagi pembangunan, bukan hanya sebatas pelaksanaan pendidikan formal.

"Kami ingin kemitraan ini melahirkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan daerah. Kampus tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan inovasi, riset, dan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Bulungan," lanjutnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bulungan akan segera menindaklanjuti tawaran kerja sama tersebut melalui pembahasan bersama BKPSDM dan seluruh perangkat daerah terkait.

"Kami akan mengidentifikasi kebutuhan masing-masing perangkat daerah agar kerja sama yang dibangun benar-benar tepat sasaran. Harapan kami, sinergi ini mampu memperkuat kapasitas SDM sekaligus menghasilkan berbagai solusi inovatif yang berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Bulungan," tutup Syarwani. (rln)