Kemenag Bulungan Perkuat Pendampingan Penyaluran Dana BOS Tahap II

RRI.CO.ID, Bulungan : Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bulungan memperkuat pendampingan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap II Tahun 2026.

Kepala Sekolah SMTK Long Bia, Pdt. Barek Bilung, melakukan kunjungan ke Penyelenggara Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan, Selasa (11/8/2026).

Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi terkait persiapan dan proses penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap II Tahun 2026 bagi SMTK Long Bia. Kedatangan Pdt. Barek Bilung disambut Tim Kependidikan Kementerian Agama Kabupaten Bulungan, Harianta dan Julianne.

Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan komunikatif, dengan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan persiapan administrasi serta tahapan penyaluran Dana BOS Tahap II Tahun 2026.

Dalam koordinasi tersebut, Pdt. Barek Bilung menyampaikan sejumlah hal terkait kesiapan pihak sekolah dalam mengikuti proses penyaluran Dana BOS. “Kami sangat mengapresiasi adanya ruang koordinasi seperti ini, bagi kami informasi dan arahan dari Kementerian Agama sangat penting. Agar setiap tahapan administrasi dapat kami persiapkan dengan baik dan proses penyaluran Dana BOS dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Sementara Tim Kependidikan Kemenag Bulungan memberikan penjelasan mengenai sejumlah hal yang perlu diperhatikan pihak sekolah. Termasuk kelengkapan administrasi dan tahapan yang harus dipersiapkan dalam mendukung kelancaran proses penyaluran.

Koordinasi tersebut juga menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman antara pihak sekolah dan Kementerian Agama terkait mekanisme pelaksanaan Dana BOS.

“Koordinasi seperti ini penting untuk memastikan pihak sekolah memahami setiap tahapan dan kelengkapan yang diperlukan. Kami berharap komunikasi antara sekolah dan Kementerian Agama terus terjalin dengan baik sehingga proses penyaluran dapat berjalan lancar, tertib, dan akuntabel,” jelas Tim Kependidikan Kemenag Bulungan.

Dana BOS merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk membantu kebutuhan operasional satuan pendidikan. Karena itu, pengelolaan dan pemanfaatannya perlu dilakukan secara tertib, transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Hery)