DP3AP2KB: Kasus Kekerasan di Bulungan Diduga Banyak Tak Terungkap

RRI.CO.ID, Tanjung Selor - Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bulungan diyakini jauh lebih banyak daripada yang tercatat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Bulungan menduga masih banyak korban memilih bungkam sehingga kasus tidak pernah dilaporkan dan luput dari penanganan.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Tumbuh Kembang Anak (PPPA dan TKA) DP3AP2KB Bulungan, Penina, mengungkapkan sepanjang 2025 pemerintah mencatat 15 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 22 kasus kekerasan terhadap anak.

Namun angka tersebut diyakini belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

"Data yang kami miliki hanya berasal dari laporan yang masuk. Jika korban tidak melapor, tentu kasus itu tidak akan tercatat. Karena itu kami meyakini masih ada kekerasan yang belum terungkap," ujarnya.

Menurut Penina, persoalan utama bukan terletak pada jumlah kasus yang tercatat, melainkan masih adanya korban yang memilih diam.

Padahal, target pemerintah bukan menekan angka laporan, tetapi menghapus seluruh bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Harapan kami bukan sedikit kasus yang dilaporkan, tetapi tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan maupun anak di Bulungan," tegasnya.

Ia menjelaskan, rendahnya angka pelaporan dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari rasa takut, malu, tekanan keluarga, hingga anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual merupakan persoalan pribadi yang harus ditutupi.

"Banyak korban menganggap kekerasan sebagai aib keluarga sehingga memilih diam. Padahal, pembiaran justru membuat kekerasan terus berulang dan korbannya semakin bertambah," katanya.

DP3AP2KB menegaskan setiap laporan yang masuk akan ditangani secara menyeluruh melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

Korban akan mendapatkan pendampingan, perlindungan, hingga rujukan layanan sesuai kebutuhan.

"Target kami, 100 persen kasus yang dilaporkan harus mendapatkan pelayanan. Namun kami tidak bisa memberikan perlindungan apabila tidak ada laporan yang masuk," ujarnya.

Penina mengingatkan, korban yang tidak segera memperoleh perlindungan berisiko mengalami trauma berkepanjangan.

Khusus pada anak, dampaknya bahkan dapat memicu lahirnya kembali siklus kekerasan ketika mereka dewasa.

"Anak yang menjadi korban dan tidak mendapatkan penanganan berpotensi mengalami trauma mendalam, bahkan dikhawatirkan menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Karena itu rantai kekerasan harus diputus sejak dini," tegasnya.

Untuk memperkuat pencegahan, DP3AP2KB terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat sekaligus memperluas pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Hingga akhir 2025, PATBM telah terbentuk di 38 dari 81 desa dan kelurahan di Bulungan atau sekitar 46 persen.

Melalui PATBM, masyarakat diharapkan memiliki akses pengaduan yang lebih dekat sehingga korban tidak lagi takut melapor.

Para aktivis PATBM juga dibekali kemampuan menerima laporan, melakukan pendampingan awal, dan merujuk korban ke UPTD.

Selain itu, pemerintah menjalankan Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagai upaya memperkuat perlindungan perempuan dan anak hingga tingkat desa.

Meski berbagai program telah berjalan, Penina mengakui tantangan terbesar masih rendahnya keberanian korban untuk melapor.

"Persoalan terbesar bukan hanya menangani kasus, tetapi mendorong korban berani berbicara. Selama korban memilih diam, rantai kekerasan akan terus berulang," katanya.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk tidak lagi menganggap kekerasan sebagai persoalan pribadi atau aib keluarga.

Menurutnya, setiap dugaan kekerasan harus segera dilaporkan agar korban memperoleh perlindungan dan pelaku dapat diproses sesuai hukum.

"Jangan tutupi kekerasan. Semakin cepat dilaporkan, semakin cepat korban mendapatkan perlindungan dan semakin besar peluang kita memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bulungan," pungkasnya. (rln)