RRI.CO.ID, TARAKAN – Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (UBT) bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Kalimantan Utara resmi menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) berskala besar. Agenda ini diinisiasi oleh Pusat Studi Kepolisian FH UBT guna merespons berbagai dinamika sosial, hukum, dan ekonomi di wilayah perbatasan.

Acara yang berlangsung di Gedung Rektorat Lantai 4 Ruang Auditorium Universitas Borneo Tarakan ini mengusung tema "Penguatan Pusat Studi Kepolisian Berbasis Riset Kolaboratif Dalam Mendukung Transformasi Kultur Polri, Deteksi Dini Kerawanan Kriminalitas, Konflik Sosial-Ekonomi dan Tantangan Investasi Berkelanjutan di Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara".

Rektor Universitas Borneo Tarakan, Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H., menekankan pentingnya sinergi dunia akademik dan kepolisian dalam menggali potensi lokal sebagai instrumen penyelesaian masalah sosial. Menurutnya, perbatasan bukan sekadar garis geografis, melainkan ruang strategis yang memiliki kompleksitas kultural tersendiri.

"Pusat Studi Kepolisian ini kami hadirkan sebagai jembatan riset yang inklusif. Kami ingin memastikan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dan hukum adat di Kalimantan Utara dapat digali secara mendalam sebagai modal sosial. Lewat riset kolaboratif ini, kita bisa merumuskan formula pencegahan serta penyelesaian konflik yang berbasis pada karakteristik masyarakat setempat," ujar Prof. Yahya Ahmad Zein dalam sambutannya, Selasa (23/06/2026)

Di sisi lain, Wakapolda Kaltara, Brigjen Pol. Yusuf, S.I.K., M.Hum., yang hadir mewakili institusi kepolisian, menyambut baik langkah taktis yang diambil oleh FH UBT. Ia menegaskan bahwa transformasi kultur Polri yang modern tidak dapat dipisahkan dari dukungan data ilmiah dan riset yang objektif.

"Kami di kepolisian sangat membutuhkan perspektif akademis untuk melakukan deteksi dini terhadap kerawanan kriminalitas dan potensi konflik sosial-ekonomi. Wilayah perbatasan Kaltara memiliki tantangan investasi yang besar, terutama terkait kepastian hukum dan stabilitas keamanan. Melalui kolaborasi erat dengan UBT, kami optimis transformasi kultur organisasi Polri dapat berjalan selaras dengan harapan masyarakat perbatasan," tegas Brigjen Pol. Yusuf.

Kegiatan FGD ini mengundang antusiasme yang luar biasa dengan dihadiri oleh sekitar 180 peserta dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Kaltara, PJU Polres Tarakan, pimpinan daerah (Wali Kota dan Bupati se-Kaltara), lembaga adat (LATUP), instansi vertikal, hingga organisasi kemahasiswaan.

Selain pemaparan materi dari narasumber ahli seperti Karo SDM Polda Kaltara, KABINDA Kaltara, Badan Pengelola Perbatasan, hingga Ketua Apindo Kaltara, acara ini juga diwarnai dengan momen penting. Di akhir sesi, dilakukan penyerahan simbolis peralatan Operasional Riset Pusat Studi Kepolisian dari pihak Polda Kaltara kepada Rektor UBT dan Dekan Fakultas Hukum UBT. Penyerahan ini menjadi bukti konkret komitmen bersama dalam memajukan riset hukum dan keamanan di Kalimantan Utara.

Dengan adanya penguatan Pusat Studi Kepolisian berbasis riset ini, diharapkan Kalimantan Utara tidak hanya menjadi beranda depan negara yang aman, tetapi juga menjadi wilayah yang ramah terhadap investasi berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat luas.