661 Petugas BPS Diterjunkan, Pelosok dan Perbatasan Kaltara Sensus Ekonomi

RRI.CO.ID, Tanjung Selor : Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara memastikan tidak ada satu pun aktivitas ekonomi yang luput dari pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026.

Sebanyak 661 petugas lapangan disiapkan untuk menyisir seluruh wilayah Kaltara, termasuk daerah terpencil, pedalaman hingga kawasan perbatasan negara.

Pendataan akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan sasaran seluruh rumah tangga dan pelaku usaha yang tersebar di lima kabupaten dan kota.

Data yang dihimpun nantinya menjadi fondasi penting dalam penyusunan arah pembangunan ekonomi Kalimantan Utara selama satu dekade ke depan.

Kepala BPS Kaltara, Mustaqim, menegaskan seluruh petugas telah dibekali pelatihan dan identitas resmi untuk memastikan proses pendataan berjalan optimal serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Seluruh keluarga dan pelaku usaha di wilayah Kaltara akan didatangi langsung oleh petugas kami yang dilengkapi identitas resmi. Tidak ada yang dikecualikan, termasuk masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan kawasan perbatasan negara. Kami ingin memastikan seluruh aktivitas ekonomi tercatat dengan baik,” ujar Mustaqim.

Menurutnya, sensus ekonomi kali ini memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk usaha baru yang tidak selalu memiliki lokasi usaha fisik sehingga membutuhkan metode pendataan yang lebih adaptif.

“Sekarang banyak usaha berbasis digital yang dijalankan dari rumah, usaha yang beroperasi secara daring, hingga usaha musiman yang muncul pada periode tertentu. Semua itu harus teridentifikasi agar potret ekonomi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.

Selain perubahan pola usaha, tantangan geografis juga menjadi pekerjaan besar bagi petugas sensus.

Kaltara memiliki wilayah yang luas dengan sejumlah daerah yang hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai, transportasi perintis, maupun perjalanan darat yang memerlukan waktu berjam-jam.

“Kondisi geografis Kaltara memang tidak mudah. Ada wilayah pedalaman yang aksesnya terbatas dan masih terdapat kawasan blank spot. Namun hal itu tidak menjadi alasan bagi kami untuk mengurangi kualitas pendataan,” tegasnya.

Mustaqim mengatakan BPS telah menyiapkan sistem pengawasan berlapis mulai dari tingkat petugas lapangan hingga pengawas untuk memastikan setiap data yang dikumpulkan memenuhi standar kualitas sensus nasional.

“Kami menerapkan pengawasan berjenjang agar setiap data yang masuk dapat diverifikasi dengan baik. Akurasi menjadi hal utama karena data inilah yang nantinya digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah,” jelasnya.

Ia menilai hasil sensus tidak sekadar menjadi kumpulan angka statistik, melainkan instrumen penting yang menentukan arah pembangunan ekonomi daerah, mulai dari perencanaan investasi, pengembangan sektor usaha, penciptaan lapangan kerja hingga program pemberdayaan masyarakat.

“Data sensus akan menjadi kompas pembangunan ekonomi Kaltara dalam 10 tahun ke depan. Karena itu, kami ingin memastikan data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara nyata,” ujarnya.

Mustaqim juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan informasi yang benar dan lengkap.

“Kami berharap masyarakat tidak ragu menerima petugas yang datang karena mereka membawa identitas resmi BPS. Informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan data yang akurat.

“Keberhasilan sensus ini bukan hanya tanggung jawab BPS. Ini adalah kerja bersama. Semakin lengkap dan akurat data yang diberikan masyarakat, semakin tepat pula kebijakan pembangunan yang dapat dirancang pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Mustaqim. (rln)