RRI.CO.ID, Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai instrumen utama memetakan kekuatan ekonomi daerah dan menentukan arah pembangunan dalam satu dekade mendatang.
Pencanangan ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, di Tanjung Selor, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPS Kaltara Mustaqim, Ketua Komisi I DPRD Kaltara Alimuddin, unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, serta ratusan petugas sensus yang akan diterjunkan ke lapangan.
Gubernur Zainal menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kegiatan pendataan rutin, melainkan langkah strategis memastikan seluruh kebijakan pembangunan ekonomi daerah disusun berdasarkan kondisi riil yang terjadi di masyarakat.
Menurutnya, Kaltara saat ini sedang berada pada fase penting pertumbuhan ekonomi seiring hadirnya sejumlah proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning-Mangkupadi.
"Melalui instrumen SE2026, kita akan memotret secara nyata struktur ekonomi daerah, dinamika dunia usaha termasuk UMKM, laju ekonomi digital, hingga implementasi ekonomi lingkungan. Hasil sensus ini akan menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat dan terukur," ujar Zainal.
Ia menilai, tanpa data yang akurat pemerintah akan kesulitan menentukan program prioritas benar-benar dibutuhkan masyarakat dan dunia usaha.
"Pembangunan tidak boleh hanya berdasarkan asumsi. Kita harus memiliki data yang kuat agar kebijakan yang dibuat tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan ekonomi yang terus berkembang," tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus, Pemprov Kaltara telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 009/2026/DKISP tentang Dukungan dalam Kegiatan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Melalui surat edaran tersebut, seluruh perangkat daerah, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, RT/RW hingga pelaku usaha diminta berperan aktif membantu kelancaran proses pendataan.
"Saya meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai tingkat provinsi hingga desa, ikut mendukung pelaksanaan sensus ini. Data yang dihasilkan nantinya bukan hanya menjadi kebutuhan BPS, tetapi juga menjadi kebutuhan kita bersama dalam merancang pembangunan daerah," katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar tidak ragu memberikan informasi yang dibutuhkan petugas sensus. Tentu memastikan seluruh data yang dihimpun akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Seluruh pelaku usaha dan masyarakat di Kaltara tidak perlu ragu, karena data yang diberikan dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang dan murni hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Tidak ada data yang digunakan untuk kepentingan di luar ketentuan tersebut," tegas Zainal.
Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus karena kualitas data yang terkumpul akan menentukan kualitas kebijakan lahir dari hasil pendataan tersebut.
"Semakin lengkap dan jujur informasi yang diberikan, maka semakin baik pula kualitas data yang kita miliki. Pada akhirnya masyarakat juga yang akan merasakan manfaat dari kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran," bebernya.
Sensus Ekonomi 2026 juga dirangkaikan dengan pembacaan deklarasi bersama para pemangku kepentingan sebagai bentuk komitmen untuk menyukseskan pelaksanaan sensus secara profesional, akurat, dan terpercaya.
Gubernur berharap seluruh elemen masyarakat dapat berkolaborasi mendukung agenda nasional tersebut agar Kaltara memiliki basis data ekonomi kuat dalam menghadapi berbagai peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.
"Kita ingin Kaltara tumbuh dengan perencanaan yang matang dan berbasis data. Karena itu saya mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi masa depan pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan," tuturnya. (rln)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....