Komisi V DPR RI Beri Pehatian kepada Kaltara

KBRN, Tarakan: Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberi perhatian terhadap pembangunan di Kalimantan Utara (Kaltara).

Ditunjukkan dengan melaksanakan kunjungan kerja (kunker) pada Senin (27/10/2025). Salah satu agendanya melaksanakan reses dengan pemerintah daerah di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda. Hadir juga Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang dan sejumlah kepala daerah di Kaltara.

Syaiful Huda menjelaskan kunker bertujuan untuk menyerap aspirasi warga Kaltara. Ia menilai Kaltara sebagai beranda terdepan Indonesia, perlu mendapat perhatian. Terutama di bidang infrastruktur dan perhubungan.

“Kaltara adalah halaman depan bagi rumah Indonesia, saya kira sepenuhnya kami setuju, semua hal ikwal terkait dengan pembangunan infrastruktur, jembatan, jalan, perbaikan transporasi, perbaikan pelabuhan dan seterusnya, saya kira ini PR yang belum selesai.,” ujar Syaiful Huda.

“Jadi sudah masuk PR tapi belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah pusat. Karena itu, melalui forum yang baik ini Kaltara sebagai beranda terdepan, rumah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, saya kira perlu mendapat perhatian kita bersama,” sambung Syaiful Huda.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, penguatan di perbatasan tidak cukup berbasis pada teritori, tetapi sudah waktunya mengutamakan kemakmuran, kesejahteraan dan menampakkan wajah Indonesia yang terbaik.

Karena itu, pihaknya mendukung pembangunan di Kaltara dengan memprioritaskan usulan yang diajukan Pemprov Kaltara. Ia menerima informasi ada 200 usulan pembangunan yang diajukan Pemprov Kaltara.

Dengan dukungan yang diberikan ini, diharapkan tahun depan ada infrastruktur yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kaltara, sebagaimana harapan presiden yang ingin mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah.

Sementara itu, Syaiful Huda juga menegaskan bahwa Komisi V DPR RI turut konsen dalam mendukung ketahanan pangan, dalam hal ini di bidang infrastruktur dan perhubungan.

Kaltara dinilai provinsi yang menjadi bagian dari penguat ketahanan pangan Indonesia. Karena itu, pihaknya juga mendukung upaya penguatan infratruktur dan perhubungan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kaltara. (Rajab)