RRI.CO.ID, Tarakan — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong agar skema beasiswa tidak lagi menggunakan "kotak khusus" dan dibuat terbuka untuk seluruh calon mahasiswa di Kaltara.

Saran itu berdasarkan hasil rapat evaluasi program Beasiswa Unggul 2026 di Kantor Badan Penghubung Provinsi Kaltara di Tarakan, Kamis (6/8/2026).

Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Tamara Moriska mengatakan proses seleksi yang berjalan saat ini tidak bisa langsung dihentikan karena sudah masuk tahapan.

"Yang paling penting sekarang kami akan melakukan evaluasi. Apakah asas keadilan sudah ada di situ, transparansi juga terhadap sisa pelaksanaannya," ujar Tamara usai rapat.

Ia menampik wacana penghentian yang sempat diusulkan. Menurutnya, menghentikan di tengah jalan justru akan memicu polemik baru.

"Ditahan, dihentikan, itu nggak mungkin karena proses tahapan sudah berlanjut. Kalau misalnya kami memberhentikan, pasti akan timbul polemik baru lagi. Kenapa tiba-tiba dihentikan," jelas Tamara.

Salah satu usulan utama Komisi IV adalah menghapus pembagian kuota berdasarkan kelompok tertentu. Tamara menilai sistem terbuka lebih adil di tengah keterbatasan anggaran.

"Memungkinkan, kalau misalnya tidak usah buka kotak khusus, umum aja langsung semua. Jadi nggak ada keberpihakan," kata Tamara.

"Kalau misalnya memang dengan kondisi keuangan yang ada sekarang ini, mintanya kalau bisa umum aja, jadi terbuka untuk siapapun yang mau mendaftar. Tentu dengan persyaratan yang ada," sambung legislator asal Nunukan ini.

Usulan ini muncul setelah Komisi IV menerima banyak aduan dari masyarakat.

"Jujur, perkemarin saja saya masih terima WA, katanya Nunukan di anak tirikan, di kampus lokal di anak tirikan dan lain sebagainya. Itu kan yang menimbulkan polemik di masyarakat yang kami berusaha tekan," ungkap Tamara.

Selain itu, Komisi IV juga mendorong penyaluran beasiswa lebih transparan. Tamara mencontohkan sistem SPMB yang dinilai sudah transparan karena calon mahasiswa bisa melihat langsung status kelulusannya. Ia mendorong hal serupa diterapkan pada Beasiswa Unggul.

"Berkaca dari proses SPMB, mereka transparan banget ya. Bisa kita lihat mana yang udah kepental, mana yang udah kecoret," ujar Tamara.

"Di zaman sekarang ya teknologi makin canggih, pasti ada lah metode-metode aplikasi yang diinovasi dari pemerintah. Karena SPMB melakukan seperti itu, Dinas Pendidikan bisa, kenapa Kesra nggak bisa dalam menerapkan beasiswa. Jadi mahasiswa juga nggak bergantung menunggu di sana, tapi mereka bisa langsung cari plan B-nya apa." ungkap Tamara

Tamara juga menyorot agar ada keterwakilan dari setiap daerah agar tidak didominasi satu wilayah saja.

Soal penambahan anggaran di perubahan APBD, Tamara menyebut informasinya belum memungkinkan.

Hingga saat ini, pendaftaran Beasiswa Unggul 2026 dinyatakan belum ditutup. Proses seleksi tetap berjalan sambil menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari Komisi IV bersama mitra terkait.

Untuk menuntaskan evaluasi, Komisi IV akan menggelar rapat lanjutan dengan melibatkan Biro Pemerintahan, Dinas Pendidikan, serta pihak universitas yang selama ini menandatangani MoU dengan Pemprov. (Rajab)