RRI.CO.ID, TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan terus memperkuat benteng pertahanan melawan korupsi. Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is, menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi yang digelar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (23/4/2026).

Fokus utama pertemuan ini adalah optimalisasi sektor pelayanan publik dan pengelolaan aset melalui sistem pelaporan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Sistem ini menjadi instrumen vital bagi pemerintah daerah dalam memetakan potensi risiko dan mencegah praktik rasuah sejak dini.

Dalam paparannya, tim KPK membedah capaian kinerja Pemkot Tarakan sepanjang tahun lalu. Berdasarkan data yang dirilis, terdapat dua indikator utama yang menjadi sorotan:

• Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025: Meraih skor 74,55.
• Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCSP: Mencapai angka 80,30.

Meski angka tersebut menunjukkan progres yang cukup positif, KPK menekankan bahwa Tarakan tidak boleh berpuas diri. Upaya peningkatan masih sangat diperlukan, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pengelolaan anggaran.

8 Area Intervensi yang Menjadi Fokus

Kepala Satuan Tugas Pencegahan Korupsi KPK, Basuki Haryono, menggarisbawahi delapan area intervensi yang harus terus dipantau dan diperkuat oleh jajaran Pemkot Tarakan, yaitu:

1. Perencanaan Anggaran
2. Penganggaran Daerah
3. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
4. Pelayanan Publik
5. Manajemen ASN
6. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
7. Optimalisasi Pendapatan Daerah
8. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

"Peningkatan capaian IPKD MCSP sangat penting sebagai bukti konkret komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan transparan," tegas pihak KPK dalam rapat tersebut

Rapat koordinasi yang berlangsung di lingkungan Pemkot Tarakan ini juga dihadiri oleh para asisten setda serta kepala perangkat daerah terkait. Kehadiran para pengambil kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat implementasi rekomendasi KPK di lapangan.

Dengan adanya evaluasi berkala ini, Pemkot Tarakan diharapkan mampu menutup celah korupsi pada sistem birokrasi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat Bumi Paguntaka.