KBRN, Tarakan: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan, Edi Patanan menegaskan pihaknya segera menyampaikan aspirasi pegawai kontrak Pemkot Tarakan.

Pihaknya akan ke Jakarta pada Rabu (19/3/2025) untuk menyampaikan aspirasi yang menolak keputusan Pemerintah Pusat menunda pengangkatan Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi 2024.

“Sesuai dengan agenda, kita bergerak cepat, hari Rabu kami ke Jakarta menyampaikan dan menyerahkan aspirasi teman-teman dari calon ASN dan juga PPPK yang sudah disampaikan. Kami akan ke BKN, kemudian Men PAN-RB, kalau Komisi II langsung kami komunikasi via handphone,” ujar Edi Patanan kepada awak media, Senin (17/3/2025).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengaku prihatin dengan nasib pegawai kontrak Pemkot Tarakan.

Pasalnya tidak sedikit yang masa kerjanya telah mendekati pensiun. Di mana masa pensiun ASN adalah 58 tahun.

Bahkan jika tetap ditunda sesuai jadwal yang ditetapkan, maka akan ada pegawai kontrak Pemkot Tarakan yang tidak menikmati menjadi PPPK karena sudah masuk pensiun di akhir 2025.

“Ada calon ASN dan juga calon PPPK yang sudah dinyatakan lolos di tahun 2024 yang seharusnya diangkat dan di SK-kan 2025, diundur di 2026, kemungkinan di tahun 2026 itu mungkin mereka sudah mencapai umur 58 tahun. Ini tentunya akan kami sampaikan juga ke BKN dan Men PAN-RB. Ini sangat prihatin dan merugikan calon ASN dan PPPK yang dinyatakan sudah lolos,” tutur Edi Patanan.

Edi Patanan memastikan bahwa DPRD bersama Pemkot Tarakan telah menganggarkan untuk pembayaran gaji dan tunjungan CPNS dan calon PPPK tahun 2024. Sehingga persoalan anggaran bukan menjadi masalah untuk menunda pengangkatan CPNS dan PPPK.

“Terkait penganggaran baik gaji, kemudian TPP dan latihan dasar, pemerintah kota bersama DPRD Tarakan sudah menganggarkan di anggaran 2025. Mulai 1 Juli sampai Desember 2025. Jadi secara pendanaan kita tidak ada masalah,” tegas Edi Patanan. (Rajab)