KBRN, Tanjung Selor : Kabupaten Bulungan mencatat penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 menjadi 11.095 jiwa, atau sekitar 8,76 persen dari total penduduk.
Angka ini menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 12.019 jiwa. Meski demikian, penurunan tersebut belum cukup menjawab tantangan kesejahteraan yang masih dirasakan sebagian masyarakat di daerah ini.
Bupati Bulungan, Syarwani, menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-235 Kota Tanjung Selor dan HUT ke-65 Kabupaten Bulungan di Kebun Raya Bundayati, Senin (13/10/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Bulungan dalam empat tahun terakhir terus menunjukkan tren menurun.
Pada tahun 2021 tercatat sebesar 10,03 persen atau 13.048 jiwa, kemudian menurun menjadi 9,32 persen (12.058 jiwa) pada 2022, 8,99 persen (12.019 jiwa) di tahun 2023, hingga 8,76 persen (11.095 jiwa) di tahun 2024.
“Bahkan pada tahun 2023, Bulungan berhasil menekan kemiskinan ekstrem hingga nol persen,” ungkap Syarwani.
Namun, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan menurunkan angka kemiskinan tidak boleh hanya dipahami sebagai keberhasilan administratif semata.
Sebab, di balik angka yang tampak membaik, masih banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan dan rentan jatuh miskin kembali.
“Warga miskin ini tersebar di seluruh wilayah Bulungan, tidak hanya di desa, tapi juga di wilayah perkotaan. Angka ini menjadi pekerjaan rumah kita semua untuk ditangani secara berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Syarwani, kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Kemiskinan tidak bisa dilihat hanya dari angka ribuan jiwa, tapi harus dilihat dari penyebabnya. Misalnya, layanan pendidikan, kesehatan, termasuk isu stunting, juga sangat berpengaruh. Infrastruktur dasar juga harus kita perkuat,” tegasnya.
Ia menyebut, Pemkab Bulungan telah melakukan berbagai langkah intervensi, termasuk rapat pengendalian inflasi yang rutin dilakukan setiap minggu.
Selain memastikan kestabilan harga bahan pokok, rapat itu juga digunakan untuk memetakan potensi wilayah yang rawan kemiskinan.
“Inflasi dan kemiskinan itu saling terkait. Karena itu, pengendalian harga bukan hanya soal ekonomi, tapi juga bagian dari strategi menekan potensi warga jatuh miskin,” katanya.
Di sektor ekonomi, pemerintah daerah juga menyalurkan dukungan melalui program pertanian, seperti skema Oplah dan cetak sawah yang didukung pemerintah pusat.
Program ini diharapkan dapat memperkuat sumber pendapatan masyarakat di perdesaan.
“Intervensi pemerintah di sektor pertanian ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk memastikan petani kita memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Meski demikian, sejumlah kalangan menilai bahwa penurunan angka kemiskinan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Sebab, sebagian warga miskin kerap belum terdata dalam program bantuan sosial, sementara sebagian lainnya hidup dalam kondisi nyaris miskin.
Dengan kata lain, keberhasilan statistik belum tentu sepenuhnya mencerminkan keberhasilan substantif.
Tantangan terbesar bagi Bulungan ke depan bukan hanya menurunkan angka kemiskinan di atas kertas, tetapi meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di semua wilayah.
“Saya yakin dengan intervensi yang tepat terhadap sektor-sektor dasar, sumber pendapatan masyarakat akan meningkat dan taraf hidup mereka akan semakin baik,” pungkas Bupati. (Ramlan)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....