Sekprov Kaltara Pesan Lulusan IPDN Jaga Integritas dan Kedisiplinan

RRI.CO.ID, Tanjung Selor – Sebanyak 13 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII resmi memasuki gerbang pengabdian sebagai calon aparatur sipil negara (ASN) di Kalimantan Utara (Kaltara).

Mereka disiapkan untuk memperkuat birokrasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Penempatan 13 lulusan tersebut tersebar di enam pemerintah daerah, yakni empat orang di Pemprov Kaltara, dua di Kabupaten Bulungan, satu di Kabupaten Malinau, tiga di Kabupaten Nunukan, dua di Kabupaten Tana Tidung, dan satu di Kota Tarakan.

Mereka dituntut tidak sekadar mengisi formasi birokrasi, tetapi mampu membuktikan kualitas sebagai aparatur yang profesional dan berintegritas.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, menegaskan lulusan IPDN harus menjadikan integritas dan kedisiplinan sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas.

Pesan itu disampaikannya saat memimpin Serah Terima Lulusan IPDN Angkatan XXXIII dan Dokumen Persyaratan Pengangkatan CPNS Tahun 2026 di Ruang Rapat BKD Kaltara, Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (15/9/2026).

“Selamat kepada seluruh lulusan IPDN. Setelah menyelesaikan pendidikan, sekarang waktunya mengamalkan ilmu dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Denny.

Menurutnya, pendidikan empat tahun di IPDN harus dibuktikan melalui kinerja nyata ketika para lulusan mulai masuk ke lingkungan pemerintahan.

Status sebagai lulusan sekolah kedinasan tidak boleh menjadi alasan untuk bekerja secara biasa-biasa saja.

“Jadilah ASN yang mau mendengar masyarakat, memahami potensi daerah dan terus mencari cara baru untuk memberikan pelayanan yang lebih baik,” ujarnya.

Denny meminta para purna praja mampu membaca persoalan di wilayah penugasan, menyerap aspirasi masyarakat, serta memahami potensi lokal yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan.

Kemampuan birokrasi, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan keberanian berinovasi.

Ia juga menekankan pentingnya peran jajaran kepegawaian di masing-masing pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan kepada para lulusan IPDN.

Proses adaptasi di lingkungan kerja harus diarahkan agar para purna praja mampu menjalankan tugas dengan cepat, tepat, dan bertanggung jawab.

“Pegang teguh integritas, disiplin, dan loyalitas. Terus belajar dan berinovasi. Jadikan setiap tugas sebagai kesempatan untuk berkembang dan memberikan perubahan positif bagi Kalimantan Utara,” pesannya.

Terkait Terhitung Mulai Tanggal (TMT) CPNS serta penempatan jabatan dan unit organisasi, Denny menyebut Pemprov Kaltara masih menunggu Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengenai penetapan kebutuhan PNS dari lulusan IPDN.

“Sembari menunggu keputusan tersebut, para lulusan IPDN Angkatan XXXIII dapat diperbantukan pada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan daerah penempatannya,” jelasnya.

Denny berharap 13 purna praja tersebut tidak hanya hadir sebagai tambahan jumlah aparatur, tetapi benar-benar membawa energi baru bagi birokrasi Kaltara.

Integritas, kedisiplinan, kemampuan membaca kebutuhan masyarakat, serta kemauan berinovasi harus menjadi ukuran utama dalam perjalanan pengabdian mereka.

“Jangan berhenti belajar setelah lulus IPDN. Pengabdian baru dimulai. Buktikan bahwa ilmu yang diperoleh selama pendidikan mampu diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang berkualitas dan perubahan nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara,” pungkasnya. (rln/*)