APBD Perubahan Menyempit, Program Baru Bulungan Disaring Ketat

RRI.CO.ID, Tanjung Selor – Ruang gerak Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam menjalankan program pembangunan hingga akhir 2026 semakin terbatas.

Penurunan pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2026 dan waktu efektif yang tersisa sekitar tiga bulan memaksa pemerintah daerah bersikap lebih selektif dalam menentukan program baru.

Pemkab Bulungan memastikan tidak semua program dalam APBD murni dapat dipaksakan untuk dilanjutkan.

Kegiatan yang sudah berjalan tetap menjadi prioritas, sementara program baru harus disaring ketat berdasarkan kemampuan fiskal, urgensi, serta kepastian penyelesaiannya hingga akhir tahun anggaran.

Bupati Bulungan Syarwani menegaskan, perubahan postur anggaran otomatis berdampak pada penyesuaian sejumlah program.

Pemerintah daerah tidak ingin mengambil risiko dengan membuka kegiatan baru yang pada akhirnya tidak mampu diselesaikan karena keterbatasan anggaran maupun waktu.

“Pasti akan kita lakukan penyesuaian kembali terkait dengan beberapa program yang ada di APBD murni. Selebihnya, beberapa program yang sudah terlaksana dan berjalan di lapangan itu tetap berjalan,” kata Syarwani.

Tekanan fiskal terlihat dari sisi pendapatan daerah. Dalam APBD Perubahan 2026, pendapatan Bulungan turun dari sekitar Rp1,585 triliun menjadi Rp1,529 triliun.

Artinya, terdapat pengurangan sekitar Rp55 miliar yang harus diantisipasi dalam penataan kembali belanja daerah.

Pada saat yang sama, belanja daerah justru berubah dari sekitar Rp2,010 triliun menjadi Rp2,038 triliun.

Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus semakin cermat mengatur prioritas, terlebih terdapat tambahan dana bagi hasil dari pemerintah pusat sekitar Rp25 miliar, sementara sejumlah komponen transfer lainnya mengalami penurunan.

Syarwani menegaskan, kondisi tersebut tidak memungkinkan pemerintah daerah bekerja dengan pola belanja yang longgar.

Setiap program dalam APBD Perubahan harus benar-benar dihitung agar anggaran yang tersedia tidak terserap pada kegiatan yang minim dampak atau tidak selesai tepat waktu.

“Dengan kondisi pendapatan dari sisi PAD ini mengalami penurunan, kita juga harus realistis terkait dengan penyusunan dan pengalokasian belanjanya nanti dalam kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di perubahan,” ujarnya.

Beban anggaran juga bertambah dengan adanya sejumlah kewajiban yang masih harus dituntaskan. Salah satunya pekerjaan tahun 2025 yang mengalami keterlambatan sehingga harus kembali dialokasikan dalam APBD Perubahan 2026.

“Ada beberapa kegiatan dan kewajiban yang masih harus kita selesaikan di APBD Perubahan. Terutama yang menyangkut adanya keterlambatan pekerjaan di tahun 2025 yang harus dialokasikan kembali di APBD Perubahan tahun 2026,” katanya.

Karena itu, faktor waktu menjadi pertimbangan utama. Dengan hanya tersisa sekitar tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir, Pemkab Bulungan tidak ingin mengejar target pembangunan secara serampangan.

Program baru yang secara teknis tidak realistis diselesaikan akan dipertimbangkan secara ketat.

“Waktunya sangat singkat, hanya plus minus mungkin sekitar tiga bulan. Tidak mungkin kita memaksakan diri untuk menyusun program-program pembangunan yang mungkin tidak bisa terselesaikan dalam kurun waktu tiga bulan ke depan,” tegas Syarwani.

Meski ruang fiskal menyempit, arah pembangunan Bulungan tidak berubah.

Pemerintah daerah tetap mempertahankan sektor yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap perekonomian dan kebutuhan masyarakat, terutama pertanian, pemberdayaan UMKM, serta penataan dan peningkatan infrastruktur.

“Prioritasnya sama, seperti tema pembangunan di tahun 2026. Aktivitas kegiatan untuk dukungan terhadap sektor pertanian, upaya peningkatan pemberdayaan UMKM, demikian juga dengan penataan atau peningkatan kondisi infrastruktur daerah,” pungkas Syarwani. (rln/*)