60 Desa di Kaltara Masih Gelap, Pemprov Kawal Percepatan Listrik hingga Perbatasan

RRI.CO.ID, Tanjung Selor – Sekitar 60 desa di Kalimantan Utara hingga kini masih belum menikmati akses listrik.

Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang bersama PT PLN (Persero) mendorong percepatan program listrik desa, termasuk menyasar kawasan terpencil hingga wilayah perbatasan.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, saat menerima audiensi jajaran pimpinan PLN Kalimantan di Ruang Pertemuan Hotel Tarakan Plaza, Senin (31/8/2026).

Pertemuan itu dihadiri GM PLN UID Kaltimra Muchamad Chaliq Fadli, GM UIP3B Kalimantan Riko Ramadhano Budiawan, serta jajaran manajer unit pelaksana PLN wilayah Kaltara dan Balikpapan.

Pemprov Kaltara menilai percepatan elektrifikasi menjadi kebutuhan mendesak.

Sebab, keterbatasan akses listrik masih menjadi hambatan bagi masyarakat di sejumlah wilayah dalam mengembangkan aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik hingga kehidupan sehari-hari.

Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM telah memberikan perhatian dan prioritas terhadap Kaltara.

Program listrik desa mulai dilaksanakan pada 2026 dan ditargetkan berjalan secara bertahap hingga tiga tahun ke depan dengan pembiayaan bersumber dari APBN dan pelaksanaan oleh PLN.

Gubernur Zainal menegaskan Pemprov Kaltara tidak akan tinggal diam menunggu pembangunan berjalan.

Pemerintah daerah melalui Dinas ESDM akan mengawal pelaksanaan program, termasuk memastikan koordinasi dengan PLN berjalan efektif dan pembangunan benar-benar menyentuh desa yang selama ini belum teraliri listrik.

“Kaltara mendapat prioritas dari pusat. Ada sekitar 60-an desa yang belum berlistrik dan ini akan kita dorong penyelesaiannya secara bertahap,” kata Zainal.

Selain pembangunan jaringan listrik, Pemprov Kaltara juga meminta PLN memperkuat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi masyarakat kurang mampu, khususnya warga yang terkendala biaya pemasangan sambungan listrik baru.

Pemprov siap menyediakan dan memvalidasi data masyarakat penerima bantuan agar intervensi PLN tidak salah sasaran.

Skema bantuan tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi sekaligus memastikan masyarakat miskin tidak tertinggal dalam menikmati layanan energi.

Di sisi lain, penguatan listrik juga diarahkan ke wilayah perbatasan Krayan. PLN memprioritaskan revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Paramayu yang memanfaatkan energi terbarukan untuk memperkuat pasokan listrik di kawasan perbatasan.

PLN juga menyiapkan skema Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat kurang mampu. Data calon penerima akan dikoordinasikan bersama Dinas ESDM Kaltara sehingga bantuan dapat diberikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

GM PLN UID Kaltimra Muchamad Chaliq Fadli memastikan PLN siap menjalankan program listrik desa sekaligus memperkuat dukungan terhadap agenda pemerataan energi di Kaltara.

“Kami membahas pembangunan listrik desa yang akan dilaksanakan tahun ini. Dukungan Gubernur dan seluruh jajaran Pemprov Kaltara sangat penting agar program ini dapat berjalan lancar. Untuk wilayah perbatasan Krayan, kami juga melakukan revitalisasi PLTMH Paramayu. Ini menjadi salah satu pekerjaan yang kami prioritaskan tahun ini,” ujar Chaliq. (rln/*)